. Program sertifikasi tenaga kerja konstruksi terus dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Sertifikasi bertujuan meningkatkan kompetensi dan kualitas sumber daya manusia (SDM) konstruksi sehingga bisa bersaing dalam kompetisi global.
"Kita memasuki era kompetisi. Dalam era kompetisi ini, bukan proteksi yang dikedepankan, tapi kompetensi, khususnya di bidang konstruksi. Kita tidak mungkin menahan tenaga kerja asing masuk ke Indonesia. Untuk memenangkan kompetisi harus lebih cepat, lebih murah, dan lebih baik," kata Menteri Basuki beberapa waktu lalu seperti dalam keterangan resmi Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR, Sabtu (27/10).
Selain semakin terampil dan ahli, tenaga kerja konstruksi bersertifikat akan mendapatkan nominal upah yang lebih besar dibandingan yang tidak bersertifikat. Namun jumlah tenaga kerja konstruksi bersertifikat masih kecil.
Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Konstruksi Syarif Burhanuddin mengatakan, dari sekitar 8,14 juta tenaga kerja konstruksi di Indonesia baru 5,96 persennya yang bersertifikat atau sekitar 485.534 orang dengan komposisi tenaga terampil sebanyak 333.706 orang dan tenaga ahli sebanyak 151.828 orang. Oleh karenanya program sertifikasi menjadi program prioritas Kementerian PUPR.
"Melalui sertifikasi ini juga akan meningkatan pemahaman mengenai Keamanan dan Kesehatan Kerja (K3) agara tercapai zero accident dalam pembangunan infrastruktur. Sebab kecelakaan kerja konstruksi akan mengganggu efektivitas berjalannya proyek konstruksi yang sudah ditunggu untuk dimanfaatkan oleh masyarakat," jelas Syarif Burhanuddin pada acara jumpa pers penyelenggaraan Konstruksi Indonesia 2018 di Jakarta, Kamis lalu (25/10).
Turut hadir sebagai narasumber dalam acara tersebut Ketua Umum Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Ruslan Rivai, Wakil Ketua Komite Tetap Pengembangan SDM Infrastruktur Bidang Konstruksi dan Infrastruktur Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Dandung Sri Harninto, dan Direktur Portofolio PT Infrastruktur Asia William Owen.
Dalam melaksanakan program tersebut, Kementerian PUPR bekerjasama dengan stakeholder lainnya seperti Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN), Pemerintah Daerah, Asosiasi, Perusahaan Konstruksi, Perguruan Tinggi, SMK, dan Lembaga Pemasyarakatan.
Metode pelatihan dalam program sertifikasi dilakukan dengan penyampaian materi dan praktek dilapangan. Selain itu Kementerian PUPR juga melakukan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Jarak Jauh atau dikenal dengan Sistem Informasi Belajar Intensif Mandiri (SIBIMA) dan pelatihan dengan mendatangkan Mobile Training Unit untuk menjangkau tempat-tempat yang terpencil.
Pada acara Konstruksi Indonesia 2018 yang akan diselenggarakan tanggal 31 Oktober-2 November 2018, selain pameran dan workshop infrastruktur, juga akan dilakukan sertifikasi bagi 12.000 tenaga kerja konstruksi. Rencananya penyerahan sertifikat bagi tenaga kerja yang sebelumnya sudah mengikuti pelatihan dan uji kompetensi secara simbolis akan dilakukan oleh Presiden RI Joko Widodo pada saat pembukaan.
Konstruksi Indonesia 2018 akan diselenggarakan di JIExpo Kemayoran Jakarta, mengangkat tema "Ketahanan Masyarakat Jasa Konstruksi Indonesia Menghadapi Liberalisasi Perdagangan Barang dan Jasa dengan Fokus Utama pada Peningkatan Sumber Daya Manusia".
[rus]
