Pertumbuhan perdagangan secara online atau e-commerce di Indonesia sangatlah pesat.
Ekonom Shanti Ramchand Shamdasani mencatat, tahun 2016 e-commerce di Indonesia tumbuh sekitar 21 persen, dan meningkat jadi 42 persen pada tahun 2017.
"Dalam setahun ada peningkatan sekitar 20 persen. Di ASEAN sendiri Indonesia yang tertinggi," ujar Shanti di Jakarta.
Namun demikian, lanjut dia, perpajakan masih harus diperhatikan dalam kegiatan e-commerce tersebut. Menurutnya, tinggi transaksi jual beli secara online tersebut dapat memberikan dampak positif terhadap pendapatan negara dari sistem perpajakannya.
"Melihat realitas pertumbuhan yang tinggi, saat ini sudah bisa mencapai 42 persen, dan akan semakin meningkat, artinya ada sebuah peluang dan prospek yang tinggi dari aktivitas perdagangan e-commerce yang belum terdeteksi oleh pemerintah dari segi pengumpulan pajak," tuturnya.
Untuk saat ini, kata dia, sudah ada peraturan baru di mana kegiatan e-commerce di bawah 75 dolar AS masih terbebas dari pajak. "Yang di atas 75 dolar AS akan dikenakan ppn dan pph," sebutnya.
Dikatakan, transaksi keuangan dari e-commerce di Indonesia sangatlah tinggi. Bahkan pada tahun 2017, bisa mencapai angka 5,7 miliar dolar AS.
"Bayangkan berapa pajak dari jumlah itu," imbuh Shanti.
Oleh karena itu,menurut dia, yang harus diperjelas dan diatur secara tegas adalah mekanisme pemungutan pajak. Hal itu nanti perlu diatur melalui UU.
"Yang perlu diperhatikan adalah cara menarik pajaknya, apakah dibayarkan oleh pembeli atau penjual. Perlu diperjelas karena penjual itu bukan hanya ada di Indonesia, tapi juga di luar negeri," terangnya.
Shanti menyarankan ke depan perlu ada sistem untuk pelaku e-commerce, utamanya yang ada di luar negeri agar terdaftar sebagai badan usaha di Indonesia.
[wid]
