Berita

Ketua ABMI, Juwari, saat memberi keterangan pers.

Bisnis

ABMI Siap Bersinergi dengan Pemerintah Selamatkan Harga Bawang Merah yang Anjlok

SELASA, 23 OKTOBER 2018 | 17:17 WIB | LAPORAN:

Dalam beberapa pekan belakangan ini harga bawang merah pada tingkat petani anjlok. Untuk itu sejumlah Stakeholder, mulai dari Asosiasi Bawang Merah Indonesia (ABMI), Bulog dan Kementerian Pertanian bersama-sama mencari solusi untuk menstabilkan harga bawang merah di pasaran.

Ketua ABMI, Juwari mengatakan, bahwa pihaknya akan selalu bersinergi dengan pemerintah untuk menstabilkan harga bawang merah di pasaran. Salah satunya dengan melakukan penanaman periodik di sejumlah daerah sentra penghasil bawang.

"Misalnya di Brebes para petani memulai menanamnya pada bulan Januari, lalu di Solok mulai menanamnya pada bulan April, dan seterusnya. Hal ini maksudnya agar stok bawang merah terjamin dan harga bawang merah juga stabil," kata Juwari saat diskusi 'Solusi Pemerintah Dalam Mengatasi Anjloknya Harga Bawang,' yang digelar Jalan Media Communication (JMC), di Hotel Grand Dian, Brebes, Selasa (23/10).


Pada kesempatan itu, Juwari juga memuji pemerintah yang telah menghentikan keran impor bawang merah sejak tahun 2015 lalu, sehingga petani lokal bisa melakukan ekspor bawang merah hingga keluar negeri.

"Pemerintah sudah menghentikan impor bawang merah 2015. Sehingga kita bisa melakukan ekspor keluar negeri. Namun sayangnya angka ekspor bawang merah keluar masih kecil, yakni hanya 1 persen. Kami berharap angka ekspor bawang merah bisa ditingkatkan lagi," kata Juwari.

Sementara itu, Kepala Bulog Divre Jawa Tengah, M. Sugit Tedjo Mulyono mengatakan, Bulog merupkan operator atau kepanjangan tangan dari pemerintah. Pihaknya adalah jembatan antara pemerintah dengan produsen, petani hingga pedagang.

"Bulog bekerja atas perintah dari pemerintah untuk melakukan upaya stabilisasi harga dalam harga ini harga bawang merah. Dalam menstabilkan harga, semua pihak harus terlibat, mulai dari produsen, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian dan para produsen," jelas Sugit.

Sugit menegaskan, berdasarkan Perpres No 48 Tahun 2018, pihaknya hanya mengelola 3 bahan komoditas yakni jagung, beras dan kedelai. "Pemerintah menugaskan Perum Bulog untuk menjaga ketersediaan dan stabilisasi harga untuk jenis pangan pokok beras, jagung dan kedelai," kata Sugit.

Senada, Direktur Pengelolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Ir. Yasid Taufik, MM mengatakan, pihaknya telah menyiapkan 10 langkah dalam menstabilkan harga bawang merah.

"Pertama, menyeimbangkan pasokan dengan ekstensifikasi kawasan di luar jawa. Kedua, mengintensifkan teknologi pada sentra di Jawa. Ketiga, peningkatan kapasitas petani di Luar Jawa. Keempat, penggunaan benih biji untuk bawang merah (TSS) sehingga efisien biaya 65 persen.

Kelima, penajaman manajemen dengan petani champion. Keenam, mengatur Pola Tanam antar waktu dan antar wilayah. Ketujuh, pembentukan pasar lelang hortikultura untuk menjaga stabilitas harga dan transparansi di farmgate, one region one price, cash and carry serta memotong rantai pasok.

Kedelapan, Hilirisasi produk menjadi olahan rumah tangga dan bermitra industri agar turut menyerap. Kesembilan, teknologi penyimpangan sehingga lebih awet dan tahan lama. Kesepuluh, perluasan ekspor bawang merah minimal naik 2 kali lipat dibanding tahun lalu," kata Yasid.

Sementara itu, anggota DPRD kabupaten Brebes Joni Waluyo mendukung penuh upaya pemerintah pusat dalam menstabilisasi harga bawang.

Namun demikian ia juga berharap agar produktivitas bawang di Brebes dapat diserap oleh Bulog.  

"Bahkan kami berharap agar bawang merah di Brebes dapat memenuhi standarisasi ekspor.  Sehingga masyarakat petani bawang bukan hanya mengeluhkan kerugian terus," ucap politisi PAN ini.

Joni mengatakan,  persoalan adanya isu impor bawang yang sempat mencuat di publik,  ia meminta agar pemerintah perketat pengawasan. Karena keberadaan bawang impor bukan hanya akan membunuh petani lokal, selain itu, lanjut dia, persoalan tersebut juga bisa merusak harga di pasaran. [rry]

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

Menhan Sjafrie-Dubes Maroko Bahas Penguatan Kerja Sama Pertahanan Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:11

Kompensasi Uang Bau TPST Bantar Gebang Molor

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:01

DJP: Sistem Sudah Siap Pungut Pajak Pedagang Online Mulai 1 Juli

Rabu, 01 Juli 2026 | 03:25

GMNI Dorong Efisiensi APBN Berorientasi Kesejahteraan

Rabu, 01 Juli 2026 | 03:12

CBA Ancam Laporkan KPK ke Dewas soal Suap Impor Bea Cukai

Rabu, 01 Juli 2026 | 03:00

Der Panzer Rontok, Bangsa yang Pernah Hampir Punah Justru Melaju

Rabu, 01 Juli 2026 | 02:34

Erling Haaland Bawa Norwegia Tantang Brasil

Rabu, 01 Juli 2026 | 02:22

Ini Alasan Upacara Hari Bhayangkara Digelar di Satlat Brimob Polri Cikeas

Rabu, 01 Juli 2026 | 02:00

Sanksi Partai Tak Bisa Gantikan Proses Hukum Kasus Dokter Icha

Rabu, 01 Juli 2026 | 01:41

Selengkapnya