Berita

Foto/Net

Bisnis

Aset Pemerintah Naik Rp 4.190 T

Hasil Hitungan Terbaru
SELASA, 23 OKTOBER 2018 | 09:46 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Hasil hitungan ulang pemerintah atas Barang Milik Negara (BMN) tahun 2017-2018 menun­jukkan kenaikan dengan prosentasi cukup signifikan. Yakni, naik 272,42 persen. Kementerian Keuangan mencatat saat ini ada 945.460 aset dimiliki negara yang tersebar di kementerian dan lembaga serta instansi negara. Nilainya mencapai mencapai Rp 4.190,3 triliun. Sementara, dalam penilaian kembali BMN periode 2007-2010 aset yang dimiliki negara sebesar Rp 1.538,18 triliun.

"Kalau ditotal dengan aset yang baru dihitung menjadi Rp 5.728,49 triliun. Jadi nilainya meningkat Rp 4.190,3 triliun," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani saat menyerahkan BMNke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Gedung BPK, Jakarta, kemarin.

Nilai sebesar Rp 5.728,49 triliun tersebut didapat dari aset tetap berupa tanah, gedung dan bangunan, serta juga jalanan, irigasi, jaringan dan aset tetap lainnya yang memiliki nilai signifikan.


Ani-panggilan akrab Sri Mulyani menjelaskan, penggu­naan aset dapat meningkatkan pendapatan negara 1,5 persen dari gross domestic product (GDP).

Ani menuturkan, hasil penilaian ini dilaporkan kepada BPK untuk diperiksa. Dan, nanti hasil­nya dilaporkan kembali kepada pemerintah.

"Ini sebagai bentuk akuntabili­tas, telah kami sampaikan Ketua BPK pada 15 Oktober 2018 untuk selanjutnya dilakukan pe­meriksaan revaluasi oleh BPK. Ini sangat penting agar revaluasi nilainya valid, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan," ujarnya.

Ani meminta kepada para kementerian, lembaga maupun instansi negara agar menindak­lanjuti BMN yang tidak ditemu­kan, aset yang idle, dan dalam berstatus sengketa.

Dia berharap, penyelesaian masalah aset bisa dilakukan sesuai dengan aturan yang ber­laku.

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahardiansyah menilai, potensi aset negara belum terdata masih besar. Hal itu terjadi karena selama ini banyak aset tidak terdata dengan baik. Akibatnya, banyak aset yang lepas atau berpindah tangan ke perusahaan swasta, asing atau ke pemilik perorangan.

"Kalau terdata dan dikelola dengan baik, jumlahnya sangat signifikan. Bahkan bisa dua kali lipat jumlah saat ini," kata Trubus kepada Rakyat Merdeka. ***

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Tunjuk Ara di Depan Luhut

Senin, 15 Desember 2025 | 21:49

UPDATE

Perbankan Nasional Didorong Lebih Sehat dan Tangguh di 2026

Senin, 22 Desember 2025 | 08:06

Paus Leo XIV Panggil Kardinal di Seluruh Dunia ke Vatikan

Senin, 22 Desember 2025 | 08:00

Implementasi KHL dalam Perspektif Konstitusi: Sinergi Pekerja, Pengusaha, dan Negara

Senin, 22 Desember 2025 | 07:45

FLPP Pecah Rekor, Ribuan MBR Miliki Rumah

Senin, 22 Desember 2025 | 07:24

Jaksa Yadyn Soal Tarik Jaksa dari KPK: Fitnah!

Senin, 22 Desember 2025 | 07:15

Sanad Tarekat PUI

Senin, 22 Desember 2025 | 07:10

Kemenkop–DJP Bangun Ekosistem Data untuk Percepatan Digitalisasi Koperasi

Senin, 22 Desember 2025 | 07:00

FDII 2025 Angkat Kisah Rempah Kenang Kejayaan Nusantara

Senin, 22 Desember 2025 | 06:56

Polemik Homebase Dosen di Indonesia

Senin, 22 Desember 2025 | 06:30

KKP Bidik 35 Titik Pesisir Indonesia Buat KNMP Tahap Dua

Senin, 22 Desember 2025 | 05:59

Selengkapnya