Berita

Foto/Net

Bisnis

Aset Pemerintah Naik Rp 4.190 T

Hasil Hitungan Terbaru
SELASA, 23 OKTOBER 2018 | 09:46 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Hasil hitungan ulang pemerintah atas Barang Milik Negara (BMN) tahun 2017-2018 menun­jukkan kenaikan dengan prosentasi cukup signifikan. Yakni, naik 272,42 persen. Kementerian Keuangan mencatat saat ini ada 945.460 aset dimiliki negara yang tersebar di kementerian dan lembaga serta instansi negara. Nilainya mencapai mencapai Rp 4.190,3 triliun. Sementara, dalam penilaian kembali BMN periode 2007-2010 aset yang dimiliki negara sebesar Rp 1.538,18 triliun.

"Kalau ditotal dengan aset yang baru dihitung menjadi Rp 5.728,49 triliun. Jadi nilainya meningkat Rp 4.190,3 triliun," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani saat menyerahkan BMNke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Gedung BPK, Jakarta, kemarin.

Nilai sebesar Rp 5.728,49 triliun tersebut didapat dari aset tetap berupa tanah, gedung dan bangunan, serta juga jalanan, irigasi, jaringan dan aset tetap lainnya yang memiliki nilai signifikan.


Ani-panggilan akrab Sri Mulyani menjelaskan, penggu­naan aset dapat meningkatkan pendapatan negara 1,5 persen dari gross domestic product (GDP).

Ani menuturkan, hasil penilaian ini dilaporkan kepada BPK untuk diperiksa. Dan, nanti hasil­nya dilaporkan kembali kepada pemerintah.

"Ini sebagai bentuk akuntabili­tas, telah kami sampaikan Ketua BPK pada 15 Oktober 2018 untuk selanjutnya dilakukan pe­meriksaan revaluasi oleh BPK. Ini sangat penting agar revaluasi nilainya valid, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan," ujarnya.

Ani meminta kepada para kementerian, lembaga maupun instansi negara agar menindak­lanjuti BMN yang tidak ditemu­kan, aset yang idle, dan dalam berstatus sengketa.

Dia berharap, penyelesaian masalah aset bisa dilakukan sesuai dengan aturan yang ber­laku.

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahardiansyah menilai, potensi aset negara belum terdata masih besar. Hal itu terjadi karena selama ini banyak aset tidak terdata dengan baik. Akibatnya, banyak aset yang lepas atau berpindah tangan ke perusahaan swasta, asing atau ke pemilik perorangan.

"Kalau terdata dan dikelola dengan baik, jumlahnya sangat signifikan. Bahkan bisa dua kali lipat jumlah saat ini," kata Trubus kepada Rakyat Merdeka. ***

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

Menhan Sjafrie-Dubes Maroko Bahas Penguatan Kerja Sama Pertahanan Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:11

Kompensasi Uang Bau TPST Bantar Gebang Molor

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:01

DJP: Sistem Sudah Siap Pungut Pajak Pedagang Online Mulai 1 Juli

Rabu, 01 Juli 2026 | 03:25

GMNI Dorong Efisiensi APBN Berorientasi Kesejahteraan

Rabu, 01 Juli 2026 | 03:12

CBA Ancam Laporkan KPK ke Dewas soal Suap Impor Bea Cukai

Rabu, 01 Juli 2026 | 03:00

Der Panzer Rontok, Bangsa yang Pernah Hampir Punah Justru Melaju

Rabu, 01 Juli 2026 | 02:34

Erling Haaland Bawa Norwegia Tantang Brasil

Rabu, 01 Juli 2026 | 02:22

Ini Alasan Upacara Hari Bhayangkara Digelar di Satlat Brimob Polri Cikeas

Rabu, 01 Juli 2026 | 02:00

Sanksi Partai Tak Bisa Gantikan Proses Hukum Kasus Dokter Icha

Rabu, 01 Juli 2026 | 01:41

Selengkapnya