Tak terasa usia pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla (JK) sudah empat tahun. Dari sektor ekonomi sudah banyak yang dicapai. Namun, masih ada juga pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Misalnya, masalah perizinan yang masih dikeluhkan oleh dunia usaha.
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Shinta Widjaja KamÂdani mengatakan, dalam empat tahun terakhir sudah banyak upaya yang dilakukan pemerintah untuk menggenjot perÂtumbuhan ekonomi. Misalnya, pembangunan infrastruktur, pembenahan perpajakan, kualiÂtas tenaga kerja, dan mengenjot investasi. "Di beberapa poin mulai membaik tapi masih ada yang jalan di tempat," kata Shinta kepada Rakyat Merdeka, ujarnya di Jakarta, kemarin.
Dari sisi infrastruktur, dengan pencapaian yang ada saat ini, dunia usaha cukup puas. PasalÂnya, pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah mampu mendorong penyebaÂran sentra ekonomi jadi lebih baik. "Berdasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik) terjadi peningkatan porsi pertumbuhan ekonomi daerah," paparnya.
Adapun untuk investasi, Shinta menilai, pemerintah berÂhasil menggenjot investasi. Banyak aturan yang diregulasi untuk menarik minat investor menanamkan modalnya di InÂdonesia. "Namun sayangnya hal ini dicederai dengan implemenÂtasi
Online Single Submission (Sistem perizinan terintegrasi secara elektronik) yang masih bermasalah," ujarnya.
Sedangkan untuk sektor perÂpajakan, kata Shinta, hal ini mungkin masih harus ditingkatÂkan dari sisi tata cara pelaporan yang lebih efisien dan perumuÂsan strategi fiskal yang tepat untuk mendorong industri tanpa mengganggu penerimaan negara. "Selain itu, tata cara pengajuan insentif fiskal juga harus lebih mudah," katanya.
Untuk isu tenaga kerja, samÂbung Shinta, pemerintah sudah cukup bagus dengan membuat formula kenaikan Upah MiniÂmum Regional (UMP), program pemagangan nasional hingga Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).
"Bila dilihat dari proporsinya jumlah pengangguran menurun, tapi bila dilihat dari jumlah, memang naik sekitar 2 juta (data BPS Februari 2018)," ujarnya.
Kalah Dari SBYPengamat ekonomi dari
InÂstitute for Development of EcoÂnomics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengatakan, hampir sebagian besar target ekonomi dalam Rencana PemÂbangunan Jangka Menengah NaÂsional (RPJMN) tidak tercapai. Cuma inflasi yang relatif lebih terkendali.
Misalnya, target pertumbuhan ekonomi hingga 2019 ditarÂgetkan rata-rata tujuh persen. Namun, realisasinya dalam empat tahun terakhir hanya lima persen. "Bisa dibilang kinerja pertumbuhan ekonomi era Jokowi memang tertinggal dibanding era Presiden SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) yang pernah mencatat pertumbuhan ekonomi di atas 6 persen," ujarnya.
Penyebab stagnasi pertumÂbuhan ekonomi era Jokowi, lanjutnya, juga karena industri manufaktur di dalam negeri yang terus menurun porsinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Ini cukup mengkhawatirÂkan karena industri manufaktur menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar dan multiÂplier effect-nya tinggi ke sektor lainnya.
"Di era Jokowi, kita terlalu cepat loncat ke sektor jasa, meninggalkan industri yang makin turun. Artinya poin produktivitas dan daya saing masih menjadi pekerjaan rumah yang belum diselesaikan oleh tim ekonomi Jokowi," ujar Bhima.
Indikator lain adalah nilai tukar rupiah terhadap dolar yang ditarget dalam RPJMN sebesar Rp 12.000 per dolar AS meleset. Saat ini, realisasinya menyentuh Rp 15.200, dan pelemahan ruÂpiah tahun depan diperkirakan akan kembali berlanjut. ***
