Berita

Amirullah Hidayat/Net

Hukum

KPK Didesak Usut Dugaan Keterlibatan "Keluarga Solo" Di Suap Bakamla

KAMIS, 18 OKTOBER 2018 | 11:33 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus gerak cepat menggali dugaan keterlibatan keluarga Presiden Joko Widodo terkait kasus suap di Badan Keamanan Laut (Bakamla).

Persidangan lanjutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (17/10) kemarin, terdakwa kasus suap Bakamla yang juga mantan Anggota Komisi I DPR Fraksi Golkar, Fayakhun Andriadi mengaku pernah dikenalkan kepada keluarga Jokowi.

Fayakhun dikenalkan kepada keluarga Jokowi oleh politisi PDIP sekaligus staf kepala Bakamla, Ali Fahmi alias Ali Habsyi pada 2016.


Koordinator Pusat Komunitas Relawan Sadar Indonesia (Korsa), Amirullah Hidayat mengatakan, agar tidak jadi polemik, sebaiknya tim KPK menggali informasi tersebut.

Adalah tugas KPK mencari tahu siapa "keluarga Solo" berjumlah tiga orang yang dikenalkan Ali Habsyi kepada Fayakhun.

KPK juga didesak mencari tahu keberadaan sekaligus memeriksa Ali Habsyi yang sudah lama dicekal.

"Ayo dikejar semua. Kesaksian dan fakta persidangan juga harus dibuktikan," ujar Amir kepada redaksi di Jakarta, Kamis (18/10).

Menurut aktivis muda Muhammadiyah ini, kalau benar keluarga Jokowi ikut cawe-cawe proyek di pemerintahan, ini semakin menguatkan capres petahana itu tidak layak terpilih pada Pilpres 2019.

"Ini menyedihkan sekali kalau benar, sudah janji kampanye banyak yang tidak ditepati, sekarang keluarga malah ikut main proyek," sesal Amir.

Koordinator Staf Khusus Presiden, Teten Masduki sebelumnya menegaskan, Presiden Jokowi sudah sejak awal melarang keras keluarganya untuk terlibat urusan bisnis dengan pemerintah dan BUMN.

Menurut Teten, bisa saja pengakuan tersebut adalah upaya untuk mencatut nama keluarga Jokowi. [rus]

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya