Kementerian PUPR Luncurkan Katalog Baja Ringan

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mendukung pemanfaatan baja nasional secara maksimal.

Kata dia, material baja memiliki beberapa keunggulan dibandingkan beton, seperti mudah dibentuk, kontruksinya lebih ramping, dan lebih cepat pengerjaannya. Selain itu, saat ini harga baja juga mampu bersaing dengan material lainnya.

“Penggunaan baja akan dioptimalkan pada pembangunan infrastruktur layang seperti jalan tol layang (elevated) hingga jembatan gantung," kata Menteri Basuki dalam sambutannya pada peluncuran Katalog Produk Baja Ringan Konstruksi 2018, di Auditorium Kementerian PUPR Jakarta, Selasa (16/10).

Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Bina Konstruksi secara resmi meluncurkan katalog produk baja ringan. Katalog ini merupakan referensi dalam perencanaan, desain, pemilihan, serta pelaksanaan dalam menggunakan produk dan komponen baja ringan.

“Peluncuran dilakukan dalam upaya Kementerian PUPR mendorong penggunaan baja produksi dalam negeri,” kata Menteri Basuki.

Para produsen yang tercantum dalam Katalog Produk Baja Ringan Konstruksi 2018 harus memenuhi kriteria memiliki sertifikat ISO 9001:2008 sebagai standar sistem manajemen serta mempunyai izin pendirian, industri, dan operasional lainnya yang sah dari pemerintah.

Pada kesempatan ini, juga dilakukan peluncuran sistem informasi material dan peralatan konstruksi atau Si-MPK. Sistem ini dapat diakses secara daring melalui situs mpk.binakonstruksi.pu.go.id yang memiliki beberapa fitur utama yang tersedia dalam situs ini, seperti data MPK utama seperti semen, beton pracetak-prategang, baja, aspal minyak, dan alat berat konstruksi.

Selain itu juga terdapat Sistem Registrasi Alat Berat Konstruksi di mana para pemilik alat berat konstruksi bisa melakukan pengisian data alat berat agar tersedia basis data seputar kuantitas, jenis, keberadaan, dan kepemilikan alat berat. Data ini akan sangat bermanfaat untuk meningkatkan rantai pasok alat berat konstruksi nasional, serta Informasi Supply-Demand MPK Utama.

Menteri Basuki meminta para pemilik alat berat, pengguna jasa, penyedia jasa, perusahaan rental, dan kepemilikan perorangan untuk segera meregistrasi alat berat. Nantinya, jajaran Kepala Satuan Kerja/PPK di lingkungan Kementerian PUPR juga diharapkan melakukan inputing data bill of quantity (BoQ), serta rutin melakukan pemutakhiran data.

Keterlibatan dari seluruh pihak inilah yang bisa ditiru dari pengalaman negara-negara maju yang sukses dalam industri jasa konstruksi.

“Saya mengharapkan adanya kerjasama dan kolaborasi dari seluruh pihak untuk mendorong terwujudnya pengembangan dan kemandirian industri konstruksi nasional yang berdaya saing,” tegas Menteri Basuki. [ian/***]