. Tingginya risiko bencana gempa di Indonesia yang berada di cincin api Pasifik juga dialami oleh Jepang.
Merespon bencana gempa bumi dan tsunami yang terjadi di Sulawesi Tengah akhir September 2018 silam, pemerintah Jepang menyampaikan komitmennya untuk mendukung Pemerintah RI dalam percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi Sulteng, diawali dengan pemberian technical assistance penyusunan rencana induk (masterplan) rehabilitasi dan rekonstruksi Palu.
Komitmen tersebut dikemukakan dalam pertemuan antara Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dengan Duta Besar Jepang untuk Indonesia Masafumi Ishii dan Presiden Japan International Cooperation Agency (JICA) Shinichi Kitaoka pada Jumat sore (12/10), di sela-sela rangkaian acara pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional-Bank Dunia (IMF-WBG Annual Meetings) Tahun 2018 di Nusa Dua, Bali.
"Pendekatannya adalah
build back better, tidak sekadar
rebuild. Karenanya diperlukan bantuan teknis untuk membangun Palu yang baru berdasarkan
masterplan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi," kata Menteri Basuki.
Proses rehabilitasi dan rekonstruksi sendiri ditargetkan selesai dalam waktu dua tahun terhitung awal Januari 2019.
Menteri Basuki menjelaskan bahwa penanganan pascabencana Sulteng meliputi tahap tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi, dimana untuk tahap tanggap darurat akan dibuatkan hunian sementara (huntara) bagi warga.
"Kita akan buat Huntara karena sebagian rumah hancur dan tidak bisa diperbaiki lagi seperti di Balaroa dan Petobo, sehingga diperlukan relokasi. Kita susun Masterplan untuk pembangunannya. Masterplan inilah yang akan didukung oleh JICA," terang Menteri Basuki.
Tim teknis dari JICA rencananya akan tiba Sabtu (13/10) dan akan bergabung dengan tim Indonesia yang dikoordinir oleh Kementerian PPN/Bappenas. Para ahli dari JICA akan bergabung dengan perwakilan lembaga terkait yang terdiri dari Bappenas, Kementerian PUPR, Kementerian ATR/BPN, BMKG, Kementerian ESDM, pemerintah daerah dan para pakar lainnya. Selepas survey di Sulawesi Tengah, tim tersebut akan merumuskan Masterplan untuk membangun Palu yang lebih tangguh.
Selain membahas penanganan bencana Sulawesi Tengah, dalam pertemuan sore ini juga dibahas perkembangan proyek-proyek kerjasama Kementerian PUPR dan JICA yang sudah tengah berjalan, salah satunya adalah proyek pengelolaan air limbah Jakarta (Jakarta Sewerage Development Project) Zona 6, yang diharapkan dapat dilakukan penandatanganan pinjaman (loan signing) senilai USD 281,64 juta juta pada akhir 2018.
Proyek lainnya yang dibahas antara lain Jakarta Sewerage Development Project Zona 1 senilai USD 622 juta, studi untuk pembangunan tunnel pada ruas tol Padang-Pekanbaru senilai USD 427 juta, dan pembangunan jalan akses pelabuhan Patimban tahap I sepanjang 8,1 Km yang sudah ditandatangani kontrak konstruksinya pada 14 Agustus 2018 dan ditargetkan rampung pada akhir 2019.
Kerjasama antara Indonesia dan Jepang sendiri telah memasuki tahun ke-60. Kerjasama yang terjalin, khususnya dengan Kementerian PUPR, tidak hanya semakin kuat namun juga meluas ke beragam sektor. Pada periode awal, kerjasama lebih banyak pada pembangunan infrastruktur sumber daya air seperti bendungan, namun kini berkembang ke sektor jalan tol, sanitasi dan perumahan.
Kerjasama dalam pembangunan infrastruktur tidak hanya memberi manfaat pada hadirnya infrastruktur fisik semata namun juga memberikan manfaat bagi peningkatan kapasitas sumber daya manusia, alih teknologi, serta pengembangan kelembagaan.
Turut mendampingi Menteri Basuki, Direktur Utama PT Jasa Marga Desi Arryani, Direktur Pengembangan PT Jasa Marga Adrian Priohutomo, Kepala BBPJN VIII Ketut Darmawahana dan Kepala Biro Komunikasi Publik PUPR Endra S. Atmawidjaja.
[rus/***]
