Berita

China Hong Kong/Net

Dunia

Prinsip China-Hong Kong Satu Negara Dua Sistem Dipastikan Tidak Berubah

SENIN, 08 OKTOBER 2018 | 09:58 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Prinsip China tentang "Satu Negara, Dua Sistem" terhadap Hong Kong tidak berubah hingga saat ini.

Begitu penegasan yang dibuat oleh media pemerintah China awal pekan ini. Penegasan itu dikeluarkan di tengah klaim penolakan Hong Kong untuk memperbarui visa kerja bagi seorang jurnalis Financial Times. Kasus itu menarik perhatian dunia.

Surat kabar China Daily mengatakan dalam editorial menekankan bahwa pembaruan visa adalah hak kedaulatan yang tidak ada pemerintah lain yang diizinkan ikut campur tangan.


Sementara itu tuduhan dari beberapa otoritas asing adalah upaya untuk menyerang pemerintah China.

Diketahui bahwa surat kabar Financial Times mengatakan pekan lalu bahwa otoritas Hong Kong telah menolak permohonan untuk memperbarui visa kerja editor berita Asia, Victor Mallet, yang juga menjabat sebagai wakil presiden dari Foreign Correspondents 'Club (FCC) kota itu. Hal tersebut menarik kritik dari Inggris.

Hal itu terjadi dua bulan setelah pejabat pemerintah di China dan Hong Kong mengutuk FCC, salah satu klub pers terkemuka di Asia, karena menyelenggarakan pidato oleh seorang aktivis kemerdekaan, menghidupkan kembali perdebatan tentang kelangsungan hidup kebebasan yang dijanjikan Hong Kong.

“Pemerintah asing menuntut penjelasan ini. Apa yang sebenarnya mereka inginkan bukanlah jawaban tetapi untuk menciptakan ilusi bahwa kebebasan berbicara dan pers di Hong Kong berkurang," kata editorial China Daily, seperti dimuat ulang Reuters. [mel]

Populer

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Kasus OTT Pemalang: Anggota Polri yang Bertugas di KPK Jadi Tersangka

Kamis, 30 Juli 2026 | 10:29

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Perbedaan Perlakuan Tersangka Jadi Ujian Kesetaraan Hukum

Minggu, 09 Agustus 2026 | 08:23

KDKMP Kembalikan Kendali Ekonomi ke Warga Desa

Minggu, 09 Agustus 2026 | 08:19

Jangan Terjebak Angka, Pertumbuhan Ekonomi Harus Berdampak ke Masyarakat

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:24

Gus Salam: Caketum PBNU Harus Bersaing Secara Sehat

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:21

Kuasa Hukum Yaqut Tegaskan Kebijakan Kuota Haji Harus Dinilai Utuh

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:14

Konsolidasi Rakyat untuk Pemerintahan Bersih

Minggu, 09 Agustus 2026 | 06:48

Petani Diminta Jangan Tertipu Konten Pupuk Viral di Medsos

Minggu, 09 Agustus 2026 | 06:23

Menteri Luar Negeri Layak Diganti karena Dicap Tidak Profesional

Minggu, 09 Agustus 2026 | 05:54

InfraNexia jadi Pilar Utama Bisnis Telkom untuk Wholesale Connectivity

Minggu, 09 Agustus 2026 | 05:27

BGN Libatkan Peran Guru Perkuat Pengawasan MBG

Minggu, 09 Agustus 2026 | 04:48

Selengkapnya