. Yayasan Rumah Konstitusi Indonesia (YRKI) mengecam keras tindakan brutal aparat kepolisian terhadap mahasiswa yang melakukan aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Sumatera Utara, Kota Medan, Kamis kemarin (20/9).
"Kami mengecam keras tindakan barbar aparat polisi yang membatasi ruang-ruang penyampaian aspirasi langsung oleh mahasiswa," kata aktivis YRKI, Irsan Armadi kepada redaksi, Jumat (21/9).
Kepada Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Kapolda Sumut Irjen Agus Andrianto, dan Kapolrestabes Medan Kombes Dadang Hartanto didesak agar mengusut tuntas tindakan represif yang dilakukan oleh aparat terhadap mahasiswa.
"Tangkap segera oknum yang dengan sengaja membuat terjadinya bentrokan antara mahasiswa dan kepolisian," ujar Irsan Armadi.
Menurutnya, aksi yang dilakukan mahasiswa adalah suatu bentuk penyampaian aspirasi atas ketidakadilan yang ingin memperjuangkan haknya atas berbagai macam tuntutan untuk pemerintah yang diantaranya agar menstabilkan perekonomian, dan memberikan ruang untuk kebebasan berpendapat. Seperti yang tertera dalam UUD 1945 Pasal 28 E ayat 3. Namun, kebebasan berpendapat merupakan salah satu HAM yang masih sering dilanggar.
"Sampai saat ini, masih banyak orang yang belum menghargai dan menghormati hak kebebasan berpendapat seseorang. Tidak sedikit kasus yang terjadi akibat pelanggaran HAM, khususnya hak kebebasan berpendapat. Banyak sekali orang-orang yang mengeluarkan pendapatnya di media sosial bisa berujung di pengadilan," tutur Irsan Armadi.
Mahasiswa mengeluarkan pendapat melalui aksi demonstrasi yang merupakan bahagian dari advokasi non litigasi. Mahasiswa merupakan kaum intelektual yang sedang menempuh pendidikan tinggi, sehingga dengan cara yang arif dan bijaksana dalam melakukan proses tahapan penyampaian pandangan di muka umum.
Namun, sangat disesalkan karena ada oknum yang sengaja merusak, sehingga terjadi ketidakkondusifan yang berakibat terjadi bentrokan antara mahasiswa dengan aparat kepolisian.
"Mahasiswa akhirnya terpancing emosi, yang seharusnya aparat kepolisian dapat menenangkan tindakan mahasiswa dengan cara tidak melakukan perlawanan," demikian Irsan Armadi.
Aksi dua kubu berbeda yaitu yang pro dan kontra Presiden Joko Widodo, memanas, terjadi saling dorong, saling lempar, di depan kantor DPRD Sumut pada Kamis kemarin. Beberapa mahasiswa mengalami luka-luka akibat insiden tersebut.
Kedua massa bertemu saat menggelar unjuk rasa secara berbarengan. Keduanya adalah massa dari Aliansi Pergerakan Mahasiswa se-Kota Medan serta Kelompok Masyarakat Pecinta NKRI.
[rus]
