Berita

Nanan Surahman/RMOLJabar

Nusantara

Tenaga Honorer Di Sukabumi Minta Walikota Baru Dapat Berikan SK

KAMIS, 20 SEPTEMBER 2018 | 14:42 WIB | LAPORAN:

Sejumlah tenaga honorer di Kota Sukabumi memiliki harapan baru terhadap walikota dan wakil walikota yang baru. Terutama untuk kesejahteraan para honorer di Kota Sukabumi.

"Pemimpin yang baru harus bisa memberikan perhatian terhadap honorer. Apalagi dalam pelayanan publik, kesejahteraan pegawai pun harus seimbang," ujar Ketua Umum Forum Honorer Indonesia Nanan Surahman diberitakan Kantor Berita RMOLJabar, Kamis (20/9).

Bahkan kepada pemimpin baru Kota Sukabumi, dirinya meminta segera memberikan surat keputusan (SK) Walikota terhadap seluruh honorer di Kota Sukabumi, baik pengajar ataupun honorer lainnya.


"Kami menghendaki seluruh honorer di Kota Sukabumi bisa mendapatkan SK Walikota," ucapnnya.

Apalagi, dari sekitar 1700 honorer yang ada di Kota Sukabumi, baru 300 yang telah mendapatkan SK Walikota. Padahal, SK tersebut membantu dalam meningkatkan taraf kesejahteraan para honorer.

"Sangat tidak manusiawi kalau gajinnya tidak sesuai UMK," ujarnya.

Tak hanya itu, dirinya pun meminta kepemimpinan baru, dapat mendukung aspirasi honorer untuk menolak rekrutmen CPNS sebelum permasalahan honorer kategori II diselesaikan.

"Kami juga minta Pemda Kota Sukabumi mendorong pemerintah pusat untuk merevisi undang-undang ASN, khusus mengenai basatan usia," harapnya.

Hal itu termasuk mendorong honorer di SMK/SMA ataupun SLB untuk mendapatkan SK. Sehingga mereka memiliki status dan pengakuan yang sama.

"Keinginan ini dari berbagai forum honorer yang ada di Kota Sukabumi," pungkasnya. [fiq]

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya