Berita

Ilustrasi/Net

Nusantara

Kendalikan Ojek Online, Anies Perlu Contoh Cara Risma

RABU, 19 SEPTEMBER 2018 | 01:26 WIB | LAPORAN:

Banyaknya pengemudi ojek online yang parkir sembarangan di bahu jalan mengakibatkan kemacetan lalu lintas.

Pemprov DKI Jakarta pun sudah membuat aturan agar gedung-gedung pemerintahan menyediakan lahan untuk pengemudi ojek menaikkan dan menurunkan penumpang.

Namun, cara itu belum ampuh mengurai kemacetan setiap jam masuk dan pulang kantor di tempat-tempat keramaian seperti stasiun, halte Transjakarta, sekolah, dan gedung perkantoran.


Karena itu, Pemprov DKI harus bekerja sama dan melihat daerah yang sudah maju dalam hal menjalin hubungan baik dengan pengelola ojek online.

Pengamat transportasi dari Forum Warga Jakarta (Fakta) Azas Tigor Nainggolan mengatakan, Gubernur Anies Baswedan harus mencontoh Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dalam mengatur dan memfasilitasi para pengemudi ojek online. Caranya dengan memanggil seluruh operator ojek online untuk duduk bersama dan mencari jalan keluar.

"Coba belajar dari Wali Kota Surabaya Risma, itu kan tidak boleh ojek mangkal di pinggir jalan. Saya lihat Anies tidak kreatif. Untuk ojek online ini kan Anies tinggal panggil aplikatornya. Kalau Anies mau ini gampang kok yang penting ketegasan dan kreatif saja," jelasnya saat dihubungi wartawan, Selasa (18/9).

Tigor juga menyarankan agar Anies melakukan pertemuan dengan para pengelola ojek online guna menemukan jalan keluar, sehingga masalah tersebut menemukan solusi dan bukan hanya sekadar wacana. [wah]  

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya