Berita

Zimbabwe/Net

Dunia

Khawatir Penyebaran Kolera, Zimbabwe Larang Pertemuan Publik

KAMIS, 13 SEPTEMBER 2018 | 07:52 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Polisi Zimbabwe mengeluarkan larangan pada warga agar tidak melakukan pertemuan publik. Larangan itu dimaksudkan untuk mengontrol penyebaran kolera, yang saat ini telah menewaskan 21 orang di ibukota Harare.

Langkah itu dilakukan sehari setelah pemerintah mengumumkan keadaan darurat pasca merebaknya penyakit itu.

Dalam sebuah pernyataan, juru bicara polisi nasional Charity Charamba mendesak anggota masyarakat untuk memperhatikan larangan tersebut karena akan membantu dalam mengurangi penyebaran kolera, tetapi tidak mengatakan berapa lama larangan itu akan bertahan.


Sementara itu, seperti dimuat Press TV, Menteri Kesehatan Obaja Moyo mengatakan pada pertemuan departemen pemerintah yang menangani wabah bahwa lebih dari 3.000 orang telah terinfeksi oleh kolera dan penyakit itu sekarang telah menyebar di luar ibu kota.

Ini adalah wabah kolera terbesar sejak 2008, ketika 4.000 orang meninggal dan lebih dari 40.000 dirawat karena penyakit ini, menurut data kementerian kesehatan. [mel]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya