Berita

DK PBB/RT

Dunia

Rusia Siap Dorong DK PBB Cabut Sanksi Korea Utara

RABU, 12 SEPTEMBER 2018 | 13:27 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Rusia akan mengusulkan kepada Dewan Keamanan PBB untuk menarik sejumlah sanksi kepada Korea Utara sebagai bentuk apresiasi atas komitmen negara tersebut untuk membuka pintu menuju denuklirisasi.

"Ketika Korea Utara mengambil langkah-langkah dalam denuklirisasi, kami percaya bahwa Dewan Keamanan PBB memiliki wewenang dan harus mengatasi masalah pelonggaran sanksi yang memadai terhadap Korea Utara," kata Wakil Menteri Luar Negeri Igor Morgulov di sela Forum Ekonomi Timur di Vladivostok, seperti dimuat Russia Today (Rabu, 12/9).

"Kami akan mengangkat masalah ini dengan pemahaman bahwa Korea Utara juga akan mengambil langkah yang diperlukan,” tegasnya,


Morgulov sendiri diketahui bertanggung jawab atas hubungan Rusia dengan Asia Timur dan Asia Selatan serta kerja sama multilateral di kawasan Asia-Pasifik.

Untuk diketahui bahwa pemimpin Korea Utara Kim Jong Un berkomitmen untuk melakukan denuklirisasi usai KTT yang dilakukan antara Kim dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Singapura Juni lalu.

Dalam kesempatan itu, Kim menekankan bahwa Pyongyang berkomitmen untuk menyelesaikan denuklirisasi dalam perjanjian yang ditulis secara longgar. [mel]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya