Berita

Foto: RMOL

Nusantara

Di Gorontalo, RR Jabarkan Tiga Faktor Penghambat Kemajuan Indonesia

SABTU, 25 AGUSTUS 2018 | 14:02 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Ekonom senior Dr Rizal Ramli menjadi pembicara kunci dalam acara International Interdisciplinary Conference on Sustainable Development Goals (IICDDGs) 2018 yang digelar Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen dan Bisnis (STIMB) di Grand Palace Convention Center, Gorontalo, Sabtu (25/8).

Di hadapan ratusan mahasiswa Gorontalo, pria yang akrab disapa RR itu menjabarkan tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lambat dibanding negara-negara Asia lain.

Padahal, 45 tahun lalu negara-negara seperti China, Jepang, Korea, dan Malaysia sama miskinnya dengan Indonesia. Rata-rata penghasilan masyarakatnya cuma 100 dolar AS pertahun.


“Kini Korea itu sekarang 44 ribu dolar, 13 kali dari kita. Taiwan 13 kali dari kita, Malaysia 3 kali dari kita, dan Vietnam yang miskin kini nyaris sama dengan kita,” ujarnya Menko Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid itu.

Dia kemudian menguraikan bahwa ada tiga penyebab pertumbuhan ekonomi Indonesia lambat. Pertama adalah faktor korupsi.

Indonesia, sambungnya, tengah mengadopsi model demokrasi kriminal. Demokrasi ini membuat ratusan bupati, gubernur, dan anggota dewan terjerat kasus korupsi. Jika ditotal, maka kerugian negara yang dihasilkan atas korupsi tersebut mencapai Rp 75 triliun per tahun.  

Akar dari demokrasi kriminal ini adalah tidak adanya pembiayaan dana partai politik dari negara. Sehingga, parpol terpaksa mencuri anggaran negara untuk bertahan hidup.

“Jadi harus kita ubah ke demokrasi akuntabel. Caranya, ubah pembiayaan parpol. Parpol dibiayai negara sehingga fokus pada tugas mencari orang yang amanah dan kapabel,” urai mantan Menko Perekonomian itu.

Kedua adalah faktor sumber daya manusia. Indonesia, kata dia, memiliki kualitas pemuda yang gesit-gesit. Namun kreativitasnya dipakai ke arah negatif. Ini harus diubah ke kreativitas yang positif dengan cara menggelar banyak kompetisi.

“Harus dianggarkan Rp 20 triliun untuk kompetisi. Siapa yang menang harus diberi beasiswa. Kita ini pintar-pintar tapi tidak biasa berkompetisi,” tukasnya.

Sementara itu, faktor yang terakhir yang membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia lamban adalah sistem ekonomi neoliberalis yang mengikuti model pendekatan Bank Dunia.

Dia menjelaskan bahwa model pembangunan ini menggantungkan diri pada utang. Sehingga ada rem otomatis yang melambat laju perkembangan Indonesia.

“Model pembangunan ini tergantung utang. Begitu ekonomi tinggi, utangnya nambah, jadi harus dikurangi. Jadi ada semacam rem otomatisnya,” jelas anggota Tim Panel Ekonomi PBB tersebut.

Negara Asia lain, sambungnya tidak mengandalkan model ini. Sehingga mereka bisa lebih maju dan bersaing dengan negara Barat.

“Jepang, Korea, dan China tidak ikut model ini, makanya dia bisa mengejar Eropa,” tukasnya.

Acara ini turut menghadirkan ahli perdamaian dan keamanan yang pernah bekerja di PBB Arnaud Amourux, lulusan dari Monash University Sanjukta Choudhurt Kaul, dan seorang ahli dari Belanda Andre Bowmers. [mel]

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya