Berita

Panglima TNI/Puspen TNI

Nusantara

Perlu Alat Berat Tambahan Bersihkan Puing Akibat Gempa Lombok

JUMAT, 24 AGUSTUS 2018 | 04:01 WIB | LAPORAN:

Kendala utama dalam pembersihan puing-puing reruntuhan akibat gempa bumi Lombok adalah kurangnya alat berat.

Untuk mengatasinya TNI, Polri dan Kementerian PUPR serta instansi lain akan bekerja sama menambah peralatan tersebut sehingga rencana pembersihan puing-puing bisa sampai ke desa-desa.

"Dalam hal ini TNI, Polri dan Kementerian PUPR serta instansi lain bekerja sama akan segera mengirimkan alat berat ke Lombok," kata Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjant di ruang VIP Bandara Internasional Lombok, Kamis (23/8).
 

 
Panglima TNI menambahkan, pembersihan puing reruntuhan yang berada di pinggir jalan raya, pasar, rumah sakit, tempat ibadah ditargetkan selama satu bulan.

"Kendala utama di lapangan adalah kurangnya alat berat, apabila alat berat itu ditambah maka target waktu 1 bulan itu bisa diselesaikan dengan baik. Namun jika alat beratnya ini kurang maka pekerjaan akan dilaksanakan dalam dua bulan," jelasnya.

Di samping itu, Panglima TNI menyanpaikan, Satgas PDB sudah memiliki satu pola kerja yang baik dalam hal pendistribusian bantuan, baik berupa makanan maupun kebutuhan-kebutuhan lainnya.

"Pendistribusian bantuan ke remote area dilakukan dengan menggunakan pesawat ataupun heli, ke tempat-tempat infrastruktur yang masih bagus dikirim dengan menggunakan truk dan jikalau jalannya kecil maka bantuan dikirimkan dengan menggunakan sepeda motor," paparnya.

Dia menerangkan, masyarakat yang terkena reruntuhan bangunan banyak korban patah tulang sehingga diperlukannya banyak kursi roda dan tongkat.

"Jumlah korban tersebut sudah kami catat mudah-mudahan dalam waktu secepat mungkin akan datang kursi roda maupun tongkat," demikian Panglima TNI. [fiq]

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya