Berita

Basuki Hadimuljono/RMOL

Nusantara

Rehabilitasi Rumah Korban Gempa Lombok, Kadin Dan Pemprov Jatim Digandeng

KAMIS, 23 AGUSTUS 2018 | 15:06 WIB | LAPORAN:

Gempa Lombok, Nusa Tenggara Barat menghancurkan ribuan rumah, karenanya pemerintah pusat menggandeng beberapa pihak membantu korban gempa merehabilitasi rumah mereka.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Mochamad Basuki Hadimuljono menjelaskan, pihaknya menggandeng Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan mahasiswa jurusan teknik dalam rangka mempermudah para korban gempa membangun kembali rumah mereka.

"Kadin, NTB, dan Gubernur Jawa Timur juga ikut rapat (dengan Wapres Jusuf Kalla di Lombok), Pakde Karwo juga diundang," ungkapnya saat ditemui di Auditorium Utama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Kamis (23/8).


Tahap awal, pemerintah dalam hal ini Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sudah menyiapkan Rp 1 triliun untuk membangun 11 ribu Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA) bagi warga yang sudah terverifikasi oleh Pemda setempat.

Jumlah rumah dan dana rekonstruksi tersebut akan terus bertambah. Warga nantinya diberi uang Rp 50 juta untuk membangun sendiri rumah mereka. Dana tersebut dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Kementerian PUPR yang membantu menyiapkan para pendamping yang terdiri dari para mahasiswa jurusan teknik agar rumah itu dapat dibangun dengan benar.

"Kadin akan membangun kios di tiap kecamatan seperti kios semen, peti baja, genteng, toko bangunan. Karena sekarang mereka (di Lombok) enggak ada itu," tandas Basuki.

Adapun pemerintah Jawa Timur dilibatkan karena pihaknya ingin kebutuhan membangun rumah di-supply di wilayah terdekat.

"Supply-nya bukan dari Jakarta tapi dari Surabaya yang lebih dekat. Karena di Surabaya ada semen Gresik, ada pabrik baja, semua ada di sana. diutamakan yang dari Surabaya," jelasnya.

Pembangunan rumah, sambung Basuki, akan dimulai sejak awal September nanti. Hal itu untuk menghindari gempa susulan yang bisa mengganggu jalannya pembangunan rumah warga. [jto]

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya