Imbauan Mendagri Soal Penggalangan Dana Kontradiktif

DPR RI mengkritisi imbauan Kementerian Dalam Negeri yang mengajak pemerintah daerah patungan dana membantu korban bencana di Nusa Tenggara Barat.

"Katanya pemerintah daerah masih sanggup, pemerintah pusat juga masih oke. Nah, sekarang permintaan dari pemerintah pusat untuk meminta seluruh pemerintah daerah itu kesannya apa," kata Ketua Komisi V Fary Djemy Francis di Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (21/8).

Dia menilai, kebijakan Mendagri Tjahjo Kumolo tersebut bersifat kontradiktif.

"Kadang-kadang kontradisksi juga, kan gitu," tambah politisi Partai Gerindra itu.

Sebelumnya, Tjahjo mengimbau agar kepala daerah mengalokasikan SILPA atau Sisa Lebih Penggunaan Anggaran untuk disumbangkan untuk penanggulangan bencana.

Dalam penyaluran bantuan, Tjahjo mengaku sudah berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Kementerian Keuangan. [wah]