DPR terus mendorong Pemerintah untuk menaikkan status gempa bumi di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), sebagai bencana nasional. Jika Pemerintah menaikkan status itu, DPR berjanji akan memberikan dukungan penuh untuk penanganannya.
Gempa di Lombok seakan ogah berhenti. Sejak 5 Agustus sampai Minggu kemarin, tercatat sudah terjadi 814 gempa. Korban tewas mencapai 548 orang. Jumlah bangunan rumah rusak lebih dari seribu unit. Gempa susulan diprediksi masih akan terjadi.
Melihat kondisi ini, DPR berharap Pemerintah tak ragu lagi menaikkan status bencana di Pulau Seribu Masjid tersebut. Dengan begitu, penanganan bisa lebih maksimal.
"Kalau hari ini, besok, atau lusa Pemerintah menyatakan Lombok sebagai bencana naÂsional, DPR akan memberikan dukungan penuh," ucap Ketua DPR Bambang Soesatyo di Kompleks Parlemen, Senayan, kemarin. Dukungan yang diÂmaksud berupa penyediaan anggaran maupun dalam penerÂbitan regulasi.
Sambil menunggu penaikan status itu, DPR ikut bergerak. DPR bakal menggelar rapat gabungan antarkomisi dengan kementerian/lembaga terkait untuk membahas gempa itu. Komisi yang terlibat adalah Komisi I, Komisi II, Komisi III, Komisi V, Komisi VII, Komisi VIII, dan Komisi IX.
DPR juga mendorong pihak terkait seperti Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BNPB) diÂdampingi Pemerintah Daerah (Pemda) untuk terus melakukan penanggulangan. Di antaranya, segera mengevakuasi kediaman masyarakat yang rawan longÂsor, memetakan lokasi relokasi bagi masyarakat yang terdampak gempa dan longsor, memberikan bantuan serta memperhitungkan kerugian yang ditimbulkan akiÂbat gempa itu
Selanjutnya, meminta Kementerian Sosial (Kemensos) berkoordinasi dengan Pemprov NTB untuk memobilisasi pembeÂrian bantuan kemanusiaan. "Agar bantuan itu untuk masyarakat Lombok yang terdampak gempa dapat disalurkan tepat sasaran dan disesuaikan dengan kondisi yang ada," ucap politisi yang akrab disapa Bamsoet ini.
Kepada Komisi V, Bamsoet meminta segera memanggil Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Tujuannya, untuk meÂminta penjelasan BMKG mengeÂnai pengaruh gempa tersebut terÂhadap aktivitas Gunung Rinjani. Juga untuk meminta penjelaÂsan mengenai tugas pokok dan fungsi BMKG. Dengan begitu, apabila terjadi bencana alam lagi, informasi yang diberikan dapat meminimalisir jatuhnya korban.
BMKG juga perlu melakukan pengkajian serta pengecekan terÂhadap kondisi alat-alat pemantau cuaca dan bencana alam. Apakah alat-alat tersebut berfungsi seÂbagaimana mestinya. Hal itu penting untuk menyampaikan peringatan dini (
early warning system) jika terjadi bencana.
Kepada masyarakat, Bamsoet meminta tetap waspada namun tak panik. Masyarakat juga jangan mudah percaya dengan berita-berita hoaks yang beredar pascagempa. "Berpeganglah pada berita atau informasi dari website resmi BMKG atauÂpun pejabat Pemda yang berÂwenang," tandasnya.
Anggota Komisi V Nur Yasin ikut bicara. Politisi PKB ini mengucapkan duka cita menÂdalam kepada warga Lombok yang terkena bencana tersebut. Dia pun berdoa, semoga bercana tersebut segera berakhir.
Untuk BMKG, meminta bekerja secara maksimal. Dia berharap, BMKG mampu mendeteksi secara dini kapan gempa akan terjadi. "Sehingga masyarakat bisa lebih waspada dan dapat menghindari jatuhnya korban jiwa," tuturnya.
Kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dia meminta untuk membantu renovasi rumah warga korban gempa. "PUPR harus segera merenovasi rumah yang roboh atau rusak akiÂbat gempa di Lombok. Hal ini penting guna mengobati rasa duka dan trauma para korban," imbuhnya. ***
