Berita

Cak Imin dan Mahfud MD/Net

Politik

Muhaimin Power! Mahfud MD Riwayatmu Dulu

SENIN, 06 AGUSTUS 2018 | 13:18 WIB | OLEH: NATALIUS PIGAI

PADA tanggal 20 Mei 2014 Prof Dr. Mahfud MD ditunjuk Pak Prabowo Subianto menjadi Ketua Tim Sukses dalam Pencalonan Presiden.

Di saat ini, semua orang terperangah kekuatan Prabowo begitu menjulang dan kekuatan Jokowi tergoncang. Komnas HAM pun nyaris tidak ada yang berani bersuara karena memang Mahfud MD disegani saat itu.

Dalam suasana politik pilpres tidak berimbang karena Prabowo didukung oleh koalisi partai-partai gemuk di bawah Komando Prof Dr. Mahfud MD. Di saat suasana tegang tanpa tedeng aling-aling saya sebagai Ketua Tim Nasional Pemantau Pemilu 2014 di Komnas HAM menyatakan secara lantang ke publik dan dimuat hampir semua media mainstream bahwa “mulai hari ini Mahfud MD Dipecat di Komnas HAM kalau tidak kami persilakan mengundurkan diri”.


Saya dianggap membangun framing politik dengan mendowngraded nama besar Ketua Tim Sukses. Saya diancam dan diteror berbagai penjuru termasuk di Komnas HAM sendiri karena terlalu berani menyatakan memecat ketua tim sukses presiden dan Mahfud yang memang disegani saat itu, namun tetap saja namanya juga resiko tugas saya abaikan semua teror.

Tahun 1999 Mahfud MD adalah anak emas Presiden Gusdur diangkat sebagai Menteri Pertahanan, di saat yang sama saya yang baru lulus kuliah di Yogya diangkat oleh Gusdur melalui Ir. Alhilal Hamdi sebagai Staf Khusus Menteri Transmigrasi. Karena Gusdur dan NU ada, maka Mahfud MD dan Natalius Pigai juga ada, meskipun beliau kelas berat dan saya kelas bantam di republik tercinta ini.

Saya tidak kaget ketika Sidang Pleno PBNU minggu lalu terkait usulan calon wakil presiden ternyata nama Mahfud MD tidak masuk atau tidak diusulkan.

NU memiliki jutaan kader terbaik yang bisa berbakti dan mengisi jabatan politik dan pemerintah melalui proses perjuangan yang panjang. Mereka diterpa berbagai tekanan dan suara NU dijadikan sapi perah partai penguasa orde baru, ulama dan tokoh-tokoh NU terpinggirkan dari kekuasaan orde baru.

Orde reformasi bergulir mengantar generasi muda NU berkibar dimana-mana ibarat meteor dan jugernaut yang melintasi jalan bebas hambatan. Apalagi arus utama politik NU adalah PKB di bawah komando Muhaimin Iskandar menjadi orang NU dan PKB partai yang disegani dan penentu kepemiminan nasional saat ini.

Pertanyaannya kenapa Mahfud MD tidak diperhitungkan sebagai figur inti NU?

Saya percaya bahwa Mahfud MD orang Madura berdarah NU, tapi darah NU tidak cukup, NU membutuhkan kontribusi riil baik tenaga, pikirkan dan keterlibatannya dalam membesarkan NU atau organ-orang sayap NU dan itu sepertinya tidak dipunyai oleh Mahfud MD.

Ibarat kacang lupa kulit, tanpa Gusdur, Mahfud hanyalah seorang Dosen UII Yogya. Tanpa Gusdur, Mahfud hanyalah seorang pengamat hukum tata tenaga di tingkat lokal di Yogya. Seperti saya, tanpa Gusdur, saya juga mungkin pejabat atau politisi di Papua, belum tentu berada di pusaran perpolitikan nasional. Tanpa Gusdur tidak mungkin Natalius Pigai dikenal publik.

Meskipun tidak banyak berbuat namun konsistensi, penghargaan, penghormatan tanda ucapan terima kasih adalah nilai terpenting. Sejak tahun 2004, saya dicalonkan sebagai anggota legislatif dari PKB tetapi mundur karena PNS dilarang berpolitik.

Namum nama saya sudah menjadi jaminan bagi PKB dan Gusdur untuk diterima seantero Papua. Kami orang Papua menghargai PKB dengan memberi 1 kursi DPR RI selama 3 periode hingga saat ini. Lima kabupaten asal keluarga saya basis utama PKB, empat bupati di antaranya PKB. Bulan lalu, adik saya (Meki) didukung PKB menang telak 72 persen lawan incumbent pilkada di kampung kelahiran kami di Paniai.

Inilah wujud ketulusan hati dan konsistensi dan integritas sederet nilai-nilai yang patut dipertahankan jika negara ini mau maju.

Bukan rahasia lagi bahwa Mahfud adalah calon paling kuat sebagai wakil presiden, Jokowi. Ibu Mega menyenangi sosok Mahfud, namun apa mau dikata NU tidak merekomendasikan nama Mahfud. Artinya peluang untuk menjadi orang nomor 2 di republik ini tentu sulit terwujud.

Jokowi tidak akan berani mengambil Mahfud karena sama saja melecehkan organisasi NU yang pemilih terbesar di Republik ini. Hari ini tidak ada pilihan lain selain Muhaimin Iskandar. Maruf Amin, Said Aqil dan Romahurmuziy pasti ditentang kelompok oposisi yang merupakan basis utama kalangan Islam. Hari ini, hanya Muhaimin yang relatif aman dan diterima semua pihak.

Apa yang dipertontonkan Mahfud MD tentu diapresiasi. Ketua Tim Sukses Prabowo kemudian membelot menjadi pendukung paling vokal dan getol sebagai pahlawan bagi Jokowi. Apalagi setelah mendapat jabatan sebagai penasehat BPID di Istana Negara. Respek rakyat terhadap Mahfud mulai hilang saat dimana beliau begitu ngotot membela keputusan yang salah dari Jokowi terkait Gaji Penasehat BPID sampai 112 juta.

Hampir semua birokrat di negeri ini tertawa dan menyindir istana mana ada pejabat negara gaji sampai 112 juta dan angka tersebut tertulis dalam sebuah SK melampaui Standar Biaya Umum (SBU), bahkan Mahfud mengatakan itu paling kecil dari lembaga lain, seakan beliau tidak mampu bedakan mana honor dan mana take home pay.

Kalau take home pay bisa saja ratusan juta tetapi SK jabatan hanya melampirkan honorarium sesuai SBU berdasarkan keputusan Menteri Keuangan.

Ini menjadi pelajaran berharga bagi para “pahlawan-pahlawan kesiangan” yang merasa diri berinvestasi politik untuk Jokowi yang saat ini mengaduh nasib, mencari rezeki di lingkungan istana negara. Dan selamat manfaatkan kelemahan Jokowi dan PDIP yang memang suka melupakan dan membuang “pahlawan-pahlawan sesungguhnya”. [***]

Penulis adalah kritikus dan alumni PMKRI, kelompok Cipayung


Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Zero ODOL Sulit Diterapkan, DPR Ingatkan Risiko Inflasi di Sektor Logistik

Jumat, 10 April 2026 | 12:14

Catut Nama Pimpinan KPK, Komplotan Pegawai Gadungan Peras Anggota DPR

Jumat, 10 April 2026 | 11:51

Sentimen Perang Picu Spekulasi Logistik: Ancaman Baru bagi Stabilitas Pangan Nasional

Jumat, 10 April 2026 | 11:39

Komplotan Pegawai KPK Gadungan Dibongkar, 17.400 Dolar AS Disita dari Aksi Pemerasan

Jumat, 10 April 2026 | 11:28

DPR: Sejumlah Jalan Tol Cacat Sejak Awal Konstruksi

Jumat, 10 April 2026 | 11:16

Emas Antam Makin Mahal, Cek Daftarnya Hari Ini

Jumat, 10 April 2026 | 11:05

KPK-Polda Metro Tangkap 4 Pegawai Gadungan di Jakarta Barat

Jumat, 10 April 2026 | 11:03

Ini Kronologi Kasus Petral yang Menjerat Riza Chalid dan Enam Tersangka Lainnya

Jumat, 10 April 2026 | 10:53

Bulan Ini Prabowo Bakal Groundbreaking 21 Proyek Hilirisasi dan 29 Titik PSEL

Jumat, 10 April 2026 | 10:49

KPK Terapkan Skema Kerja BDR-BDK untuk Dukung Efisiensi Energi

Jumat, 10 April 2026 | 10:34

Selengkapnya