Inggris Di Jurang Krisis

Pemerintahan Perdana Menteri (PM) Inggris Theresa May berada di jurang krisis setelah Menteri Luar Negeri Boris Johnson dan Menteri Urusan Brexit David Davis memilih mundur.

 Keduanya mundur karena beda pendapat terkait detail rincian perundingan keluarnya Inggris dari Uni Eropa. Istilah­nya Brexit (British Exit). John­son dan Davis meninggalkan pemerintahan setelah kabinet menyepakati dokumen yang memerinci Brexit.

Dokumen ini menyinggung posisi Inggris tetap menjalin hubungan dagang dengan Uni Eropa. Johnson dan Davis politisi penting kubu Leave, kelompok yang menginginkan Inggris keluar dari Uni Eropa. Itulah hasil referendum pada 2016.

Johnson diyakini tidak setuju dengan poin-poin Brexit yang disepakati kabinet. Namun, dia tidak mengeluarkan kritikan secara terbuka. Davis lebih ekspresif. Posisinya jelas tidak setuju. Menurut dia, Inggris terlalu cepat mengalah. Kalah oleh bujukan Uni Eropa.

Editor politik BBC, Laura Kuenssberg, mengatakan, mun­durnya Johnson mempermalu­kan PM May. Tak hanya itu, May juga dalam posisi terjepit.

"Ini jelas-jelas kacau ... negara terbelah, pemerintah kacau balau," kata Wakil Ketua Partai Buruh yang beroposisi, Tom Watson.

Pengunduran Johnson dan Da­vis, menambah jumlah menteri May yang mundur dalam seta­hun terakhir. Totalnya delapan orang.

Dalam dua tahun terakhir, May sudah menghadapi serang­kaian tantangan serius. Namun, ia tetap bertahan. Kecil kemung­kinan dia mengundurkan diri. Di luar kekacauan dan perpecahan politik, May dan Partai Konser­vatif berupaya mempertahankan stabilitas pemerintahan. Demi mencegah oposisi, Partai Bu­ruh, memanfaatkan kesempatan merebut kekuasaan.

Meski May terpaksa mundur, penerusnya kemungkinan tidak akan menggelar pemilihan umum sela seperti yang per­nah dilakukan pada Juli 2017. Kemungkinan besar Partai Konservatif akan kalah. Jika hal itu terjadi, Partai Buruh dipastikan akan mengajukan mosi tidak percaya demi meng­gulingkan pemerintah.  ***