Partai Demokrat, PKB, dan PKS boleh diacungi jempol. Sejauh ini hanya tiga parpol itulah yang masih kukuh memperjuangkan kadernya untuk menjadi cawapres.
Kekukuhan itu setidaknya dapat diukur dari syarat dukungan yang diajukan masing-masing parpol kepada para capres potensial. Demikian sekilas penilaian analis politik dari Sigma, Said Salahuddin.
Kepada Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto, Demokrat dan PKB mensyaratkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Muhaimin Iskandar. Adapun kepada Prabowo, PKS mensyaratkan Ahmad Heryawan (Aher).
"Begitu syarat dukungan yang diajukan kepada Jokowi dan Prabowo menunjukan signal negatif, Demokrat tidak menyerah. Poros ketiga pun coba digagas agar AHY tetap punya asa untuk berlaga," kata Said dalam keterangannya, Selasa (10/7).
Demikian pula PKB yang masih berpegang pada pakem: 'jangan kasih kendor'. Jokowi atau Prabowo hanya bisa menang jika Muhaimin yang menjadi cawapresnya. Begitu semboyan yang terus digaungkan oleh PKB.
Sementara PKS sontak bermanuver memunculkan duet Anies Baswedan-Aher, begitu muncul kode Prabowo hendak menggandeng tokoh lain sebagai cawapresnya.
"Dari parameter di atas, Partai Golkar, PPP, Partai Nasdem, Partai Hanura, PAN, dan parpol pendatang baru lainnya jelas menunjukan sikap yang berbeda," ujarnya.
Golkar dan PPP memang gencar mempromosikan duet Jokowi-Airlangga Hartarto atau Jokowi-Romahurmuziy. Tetapi menurutnya, kedua parpol itu sudah buru-buru berkata akan tetap mendukung Jokowi sekalipun cawapresnya bukan tokoh internal mereka. Nasdem dan Hanura pun demikian.
"Sementara PAN terlihat tidak cukup fokus dalam memperjuangkan tokohnya. Kadang-kadang memajukan nama Zulkifli Hasan, tetapi tiba-tiba coba menggadang nama Amien Rais. Itu pun tanpa kejelasan hendak dipasangkan dengan siapa," paparnya.
Salah satu fungsi partai politik adalah rekrutmen politik. Fungsi itu kata dia, dalam Undang-Undang Tentang Partai Politik (UU Parpol) di antaranya ditekankan agar diwujudkan dalam bentuk rekrutmen terhadap bakal calon Presiden dan Wakil Presiden.
"Berbeda dengan rekrutmen terhadap caleg, rekrutmen terhadap capres dan cawapres memang tidak diwajibkan berasal dari anggota parpol bersangkutan," sebutnya.
Tetapi oleh karena UU Parpol menentukan partai politik harus memiliki cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan politik anggotanya, maka dalam konteks itu syarat dukungan yang diajukan oleh Demokrat, PKB, serta PKS dan usaha kerasnya memperjuangkan kader mereka sendiri sebagai cawapres Jokowi atau Prabowo menemukan argumentasinya.
"Bahwa muncul anggapan cita-cita dari ketiga parpol itu dinilai terlalu tinggi atau dipandang tidak realistis sebagaimana sikap politik yang ditunjukan Golkar, PPP, Partai Nasdem, Hanura, dan mungkin juga PAN, itu soal lain," urai Said.
Mereka yang sinis terhadap pola perjuangan politik ala Demokrat, PKB, dan PKS boleh jadi lupa bahwa pada 2019 nanti Pileg dan Pilpres akan dilaksanakan secara serentak. Artinya, akan muncul kecenderungan dari Pemilih untuk mencoblos parpol yang kadernya menjadi capres atau cawapres.
Jika Jokowi dipastikan maju, maka pemilih Jokowi terutama yang berkarakter non-partisan cenderung akan memberikan suaranya kepada PDIP, sebab yang mereka tahu Jokowi adalah kader parpol tersebut. Demikian pula dengan Prabowo dan Gerindra apabila dipastikan maju menghadapi Jokowi.
Jadi, logika pemilih semacam itulah yang sebetulnya melandasi spirit Demokrat, PKB, dan PKS untuk konsisten dan kukuh memperjuangkan AHY, Muhaimin, dan Aher sebagai cawapres.
"Apabila perjuangan itu berhasil, maka parpol bersangkutan berharap dapat menangguk untung secara elektoral dengan memperbanyak kursi DPR dan DPRD mereka. Inilah alasan mereka yang kedua," imbuhnya.
Alasan yang kedua itu memang tidak dibunyikan seperti argumentasi yang pertama. Tetapi justru inilah tujuan yang sesungguhnya dari Demokrat, PKB, dan PKS. Adakah yang salah dari itu? Tidak. Sebab itu hanyalah strategi politik belaka dari parpol bersangkutan. Jadi sah-sah saja.
"Oleh sebab itu, tak heran jika belakangam ini muncul upaya dari pihak tertentu untuk mejauhkan Jokowi dari PDIP. Sebab jika citra Jokowi yang selama ini identik dengan PDIP tetap melekat di masyarakat, maka parpol pengusung Jokowi yang lain tidak akan mendapatkan keuntungan yang sama dengan PDIP untuk merebut lebih banyak kursi legislatif," beber dia.
Demikian pula jika wacana untuk mengganti Prabowo dengan Anies benar-benar terealisasi. Gerindra akan menjadi parpol yang paling merugi. Sebab Pemilih Prabowo terutama yang tergolong sebagai Pemilih non-partisan mungkin saja mencoblos Anies, tetapi belum tentu memberikan suara legislatif untuk Gerindra.
[fiq]
