Jelang Cabut Darurat Militer, Turki Pecat 18.000 PNS

Otoritas Turki tengah menyiapkan dekrit yang memutuskan pemecatan lebih dari 18 ribu pegawai negeri sipil, kemarin.

 Dekrit ini juga menandai kemenangan Presiden Recep Tayyip Erdogan dalam pilpres bulan lalu. Erdogan dijadwal akan diambil sumpah sebagai presiden untuk periode kedua pada siang ini. Bersamaan den­gan pengambilan sumpah Erdo­gan, maka pemecatan PNS pun resmi dimulai.

Separuh dari PNS yang dipe­cat adalah personel kepolisian. Pemecatan ini dilakukan jelang pencabutan status darurat militer yang sudah dilakukan selama dua tahun belakangan. Status darurat militer diaktifkan di Turki pasca kudeta singkat pada Juli 2016 lalu.

Beberapa PNS yang dipecat termasuk 199 orang dosen dan akademisi di universitas dan 5.000 personel angkatan bersen­jata Turki.

Sebelumnya, Turki sudah me­mecat lebih dari 8.000 PNS-nya di peringatan 1 tahun kegagalan kudeta di Turki. Total, sejak kudeta gagal, Erdogan sudah memecat setidaknya 100 ribu PNS dan menangkap 50 ribu lainnya yang disebutnya pendu­kung kudeta yang gagal.

Erdogan juga sudah meres­mikan "Martir Memorial" di Jembatan Bosporus yang terke­nal di Istanbul untuk memper­ingati penentang usaha kudeta tersebut.

Jembatan itu, yang namanya diubah meniadi Jembatan Martir, adalah lokasi bentrokan antara warga sipil dan tank-tank mi­liter.

Erdogan mengklaim kudeta itu dipimpin Fethullah Gulen, ulama yang mengasingkan diri ke Amerika dalam hampir 20 tahun. Gulen membantah terli­bat. Gulen mengatakan, "per­lakuan terhadap warga yang tidak bersalah dalam setahun ini menyeret Turki ke dalam kategori negara dengan catatan demokrasi, peraturan hukum dan kebebasan fundamental terburuk di dunia."

Sekitar 250 orang tewas dan lebih dari 2.000 lainnya luka-luka tahun lalu ketika faksi tentara yang tidak puas memerintahkan penggulingan Erdogan setelah 15 tahun berkuasa. 35 Pelaku kudeta juga tewas. ***