Berita

Horst Seehofer/Net

Dunia

Tidak Sejalan Dengan Merkel, Mendagri Jerman Mundur

Krisis Pemerintahan Gara-gara Pengungsi
SELASA, 03 JULI 2018 | 11:15 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Krisis pemerintahan akibat politik pengungsi di Berlin ber­lanjut. Puncaknya, Menteri Da­lam Negeri (Mendagri), sekaligus Ketua Umum partai koalisi CSU, Horst Seehofer, memutuskan mundur dari kabinet Kanselir Angela Merkel, kemarin.

Sejak dua pekan terakhir, See­hofer memang memiliki perbe­daan pendapat mengenai kebi­jakan pengungsi. Dilansir AFP, Seehofer menyampaikan niatnya untuk mengundurkan diri baik sebagai Ketua Partai Konservatif Bavaria CSU, dan menteri dalam negeri karena merasa 'tidak punya dukungan'. Niat itu disam­paikan Seehofer kepada sejumlah pemimpin partainya. Namun Ketua Faksi CSU di Parlemen, Alexander Dobrindt 'menolak pengunduran diri Seehofer'.

Ketidakjelasan dari kubu Ba­varia memicu kekhawatiran soal masa depan koalisi pemerintah Merkel CDU-CSU serta Partai Sosial Demokratik (SPD). Jika Seehofer benar-benar mundur, CSU bisa menawarkan mendagri baru agar tetap berada di dalam koalisi Partai CDU-nya Merkel. Namun jika tidak, kemitraan kedua partai yang telah berlang­sung selama beberapa dekade akan hancur dan menyebabkan Merkel kehilangan mayoritas di Parlemen. Hal ini akan menyeret Jerman pada krisis politik.


Agar dapat bertahan, Merkel bisa mengupayakan pemerin­tahan minoritas, mencari mitra koalisi baru dengan menggan­deng pro-lingkungan Partai Hijau, atau pro-bisnis Demokrat Bebas, atau mengatur mosi tidak percaya di Parlemen untuk memicu pemilihan umum baru.

Meski demikian, hingga seka­rang, CDU tidak memberi alternatif solusi lain bagi CSU soal imigran.

Sekretaris Jenderal CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer menyatakan para pemimpin par­tai 'bersatu' mendukung 'solusi yang efektif dan manusiawi ber­sama mitra Eropa kami', terkait masalah imigran.

Seehofer dan partainya CSU menuntut agar pengungsi yang su­dah terdaftar di negara Uni Eropa lain yang ingin masuk ke Jerman ditolak di perbatasan. Tuntutan itu ditolak Merkel dengan alasan, Jerman tidak bisa menentukan kebijakan sendiri tanpa kesepak­atan dengan negara-negara Uni Eropa lain. ***

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

AKPI Perkuat Profesionalisme dan Integritas Profesi

Senin, 13 April 2026 | 19:51

KNPI: Pemuda Harus Jadi Penyejuk di Tengah Isu Pemakzulan

Senin, 13 April 2026 | 19:50

14 Kajati Diganti, Termasuk Sumut dan Jatim

Senin, 13 April 2026 | 19:31

Cara Buat SKCK Online lewat SuperApps Presisi Polri, Mudah dan Praktis!

Senin, 13 April 2026 | 19:17

Bersiap Long Weekend, Ini Daftar 10 Tanggal Merah di Bulan Mei 2026

Senin, 13 April 2026 | 19:16

Viral Dokumen Kerja Sama Udara RI-AS, Okta Kumala: Kedaulatan Negara Prioritas

Senin, 13 April 2026 | 19:14

Daftar Hari Libur Nasional Mei 2026, Ada 3 Long Weekend

Senin, 13 April 2026 | 19:07

Ajudan Gubernur Riau Terima Fee Proyek Rp1,4 Miliar

Senin, 13 April 2026 | 19:02

4 Penyakit yang Harus Diwaspadai saaat Musim Pancaroba

Senin, 13 April 2026 | 18:57

Ongen Sentil Pengkritik Prabowo: Jangan Sok Paling ‘98’

Senin, 13 April 2026 | 18:52

Selengkapnya