Berita

Politik

Elit Jangan Diam Hadapi Hasil Survei Ngawur

SABTU, 30 JUNI 2018 | 17:37 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Elit politik tidak boleh tinggal diam dalam melihat hasil survei ngawur yang dikeluarkan sejumlah lembaga survei saat Pilkada Serentak 2018. Apalagi, hasil survei itu memonopoli pemberitaan media mainstream tanah air.

Presiden Gerakan Pribumi Indonesia (Geprindo) Bastian P. Simanjuntak menilai bahwa ulah lembaga survei itu telah meresahkan masyarakat dan mengotori jalannya demokrasi. Sebab, hasil survei yang dimanipulasi bisa mengakibatkan rakyat menjadi tidak percaya dengan hasil pemilu dan akhirnya berimplikasi pada kurangnya legitimasi rakyat kepada siapapun yang memenangkan pemilu.

“Hasil survei ngawur yang mendominasi media mainstream bisa mengakibatkan kegaduhan yang bisa meluas kepada kekerasan sosial. Hati-hati rakyat sudah sangat marah dengan perilaku lembaga-lembaga survei yang selama ini telah memanipulasi data dan fakta, selain bisa menimbulkan kegaduhan,” jelasnya dalam keterangan tertulis yang diterima, Sabtu (30/6).


Bastian kemudian mengajak pihak-pihak yang menjunjung tinggi demokrasi bersih untuk serius mempersoalkan lembaga survei ngawur meja hijau. Para elit harus melakukan tindakan kongkrit untuk mendorong investigasi terhadap oknum lembaga survei untuk mengaudit sumber data yang mendasari hasil survei tersebut.

“Sumber pembiayaan lembaga-lembaga survei tersebut juga harus ditelusuri karena patut diduga ada pihak-pihak tertentu yang membiayai,” tegasnya.

Bastian mengingatkan bahwa survei ngawur harus dijadikan sebuah persoalan serius karena sudah mengancam kemurnian demokrasi. Skandal ini harus dibongkar sampai ke akar-akarnya dan hasil investigasinya harus dipublikasikan kepada masyarakat luas, pelakunya harus dihukum berat karena telah sengaja memproduksi dan menyebar informasi hoax.

“Hasil survei yang ngawur juga menjadi sangat serius karena dipublikasikan oleh media-media mainstream, jadi media-media mainstream turut bersalah karena secara aktif telah mempublikasikan informasi hoax, ini sama saja dengan penyesatan terhadap masyarakat luas,” tukasnya. [ian]

Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

Bahlil Ungkap Defisit Minyak RI Hampir 1 Juta Barel per Hari

Selasa, 15 September 2026 | 10:24

Pemerintah Terus Perbaiki DTSEN agar Bansos Tepat Sasaran

Selasa, 15 September 2026 | 10:15

Jelang Sertijab Menteri Keuangan, Rupiah Melemah ke Rp17.674 per Dolar AS

Selasa, 15 September 2026 | 10:10

Pitra Romadoni Pilih Restoratif Justice soal Kasus ITE di Polres Bogor

Selasa, 15 September 2026 | 10:05

Bahlil Buka Suara soal Antrean BBM Subsidi di Makassar

Selasa, 15 September 2026 | 10:05

KPK Benarkan Presiden Direktur Summarecon Agung Turut Terjaring OTT

Selasa, 15 September 2026 | 10:02

IBC Mulai Produksi Baterai di Karawang, Kapasitas Awal 6,9 GWh

Selasa, 15 September 2026 | 09:57

Ruang Akademik Menuju Ekosistem Hak Asasi Manusia

Selasa, 15 September 2026 | 09:48

Turun Dua Hari Beruntun, Emas Antam Ambruk ke Rp2,5 Juta per Gram

Selasa, 15 September 2026 | 09:44

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon Usai OTT

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

Selengkapnya