. Penjabat (Pj) Gubernur Papua, Soedarmo minta semua pihak untuk bekerja secara profesional sesuai dengan tugas demi mensukseskan pelaksanaan Pilgub dan Pilbup di Papua.
Dia juga minta penyelenggara secepatnya menuntaskan sejumlah hal yang belum beres.
"Pendistribusian logistik dan lain-lain harus terus dicek," ujarnya kepada wartawan di ruang kerjanya, Selasa(26/6).
Soedarmo mencontohkan pendistribusian formulir C6 (surat undangan untuk pemilih) di Kota Jayapura yang belum terdistribusi secara baik.
"Logistik khususnya formulir C6 belum sampai di tempat.Harusnya sekarang sudah ada panggilan. Padahal ini di Kota, harusnya sudah dapat bagi yang masuk DPT. Mudah-mudahan siang ini sudah diterima," tandasnya.
Melihat pendistribusian yang belum merata di Kota Jayapura, Penjabat Gubernur Papua ini mengkuatirkan distribusi logistik di sejumlah daerah, terutama beberapa Kabupaten di pegunungan tengah Papua.
"Kota Jayapura saja sudah begini, bagaimana dengan Kabupaten yang ada di gunung sana (Pegunungan Tengah Papua)?" tanya Soedarmo.
Bagaimana dengan Kabupaten Nduga dan Yahukimo? Soedarmo menjelaskan, Kabupaten Nduga logistik belum sampai. Sehingga alternatif terjelek yang terjadi di Nduga bila keamanannya masih mengkuatirkan adalah penundaan. Sementara di Yahukimo dirinya menjamin tetap terlaksana karena logistik pemilu di Yahukimo sudah terdistribusi. Adapun soal kasus yang terjadi di Yahukimo bukan terkait Pilkada, tapi justru disebabkan oleh persoalan Asmara.
" Pilkada bisa tunda kalau terjadi bencana alam atau karena situasi keamanan," ujarnya.
Bagaimana dengan Pilkada di Kabupaten Paniai? apakah hanya diikuti oleh satu pasangan calon seperti keputusan KPUD Paniai? Pilkada di Paniai sudah diambil alih oleh KPU Papua dan diikuti dua pasangan calon.
"Ya keputusan KPU Pusat seperti itu," jelasnya.
Mengenai penumpukkan kertas suara dan kecurangan-kecurangan lain yang berpotensi terjadi di Pilkada, Soedarmo sudah minta kepada Bawaslu untuk dapat bekerja secara profesional dan mengawasi pelaksanaan Pilkada ini agar berjalan sesuai ketentuan hukum.
"Saya sudah koordinasi dengan Bawaslu agar segera memerintahkan Panwas Kabupaten untuk cek logistik ini. Pengawasan ini saya percaya Panwas," tandasnya.
[dem]
