Berita

Foto/Net

Nusantara

Pemerintah Belum Prioritaskan Inovasi Teknologi

SELASA, 26 JUNI 2018 | 19:55 WIB | LAPORAN:

Komisi X DPR menilai pemerintah belum memprioritaskan inovasi dalam bidang pendidikan. Berdasarkan laporan Indeks Inovasi Global pada 2017, Indonesia berada pada peringkat 87 dari 127 negara.

"Dari pagu yang diumumkan saya melihat orientasi pemerintah lebih kepada pendidikan tinggi. Padahal kementerian ini namanya Kemenristekdikti. Risetnya masih kurang, teknologinya hampir tidak ada," beber Wakil Ketua Komisi X Abdul Fikri Faqih dalam rapat kerja dengan Kemenristekdikti di Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (26/6).

Kemenristekdikti menyebutkan total pagu indikatif sebesar Rp 42,27 triliun, terdiri atas fungsi pendidikan sebesar Rp 41,22 triliun dan fungsi layanan umum (ristek) Rp 1,05 triliun.


Fikri menyayangkan peringkat Indonesia pada IIG masih jauh dibandingkan negara lain, termasuk di antara negara kawasan. Padahal, inovasi merupakan salah satu kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Indonesia jauh di bawah Malaysia yang menduduki peringkat 37, Vietnam yang berada di peringkat 47, dan Thailand di urutan 51," jelas politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

IIG memberi gambaran terperinci mengenai kinerja inovasi dan ekonomi di seluruh dunia dengan 80 indikator yang mengeksplorasi visi tentang inovasi. Laporan terbaru indeks akan diumumkan Juli mendatang.

Untuk itu, Fikri mendorong agar pemerintah mengalokasikan anggaran sepenuhnya untuk pengembangan teknologi.

"Bagaimanapun, kalau teknologi kita rapuh jangan berharap bisa maju," katanya. [wah]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

UPDATE

JK Menjelma Imam Besar Bagi Kelompok di Luar Kekuasaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:17

KPK Benarkan Panggil Pengusaha Rokok Haji Her, Tapi Mangkir dari Pemeriksaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:02

Komisi X DPR Tekankan Kesejahteraan Guru dalam Revisi RUU Sisdiknas

Rabu, 08 April 2026 | 10:00

Iran Sebut Trump Setuju Penuhi 10 Syarat Gencatan Senjata

Rabu, 08 April 2026 | 09:56

IHSG Balik ke Level 7.000-an, Rupiah Menguat Usai Tersungkur ke Rekor Terendah

Rabu, 08 April 2026 | 09:54

Akselerasi Penyehatan, Adhi Karya Lakukan "Bersih-Bersih" Neraca

Rabu, 08 April 2026 | 09:40

Manuver JK Tak Perlu Dikhawatirkan

Rabu, 08 April 2026 | 09:33

Imparsial: Sudah Mendesak Dilakukan Revisi UU Peradilan Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:32

Berkas Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Dilimpahkan ke Oditurat Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:21

KPK Soroti Dugaan Aliran Fasilitas ke Faisal Assegaf

Rabu, 08 April 2026 | 09:04

Selengkapnya