Berita

Foto/Dok

Nusantara

PLN Pastikan Pilkada Jabar Besok Tidak Gelap

SELASA, 26 JUNI 2018 | 13:41 WIB | LAPORAN:

Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak Jawa Barat tahun 2018, PLN Distribusi Jawa Barat berupaya maksimal untuk menjaga keandalan pasokan listrik.

Dikutip dari Kantor Berita RMOLJabar, hal ini diwujudkan melalui koordinasi  intensif dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten/kota.

"Koordinasi bertujuan untuk memetakan objek-objek yang dianggap vital sesuai agenda Pilgub dan Pilkada serentak yang pemungutan suaranya akan dilaksanakan pada 27 Juni 2018," kata General Manager PLN Distribusi Jawa Barat Iwan Purwana melalui keterangan tertulisnya, Selasa (26/6).


Kesiapan yang telah terstandarisasi melalui Prosedur Tetap Siaga Pilkada Serentak Provinsi Jawa Barat tahun 2018 ini, meliputi peta teknis pasokan listrik pada sejumlah objek penting di seluruh Jabar, skenario manuver beban bilamana terjadi gangguan pasokan listrik karena kondisi di luar prediksi atau force major, serta daftar lokasi penting dan pejabat yang terkait dengan pengamanan  pasokan listrik.

Pada Siaga Pilkada Serentak tahun ini, PLN Distribusi Jawa Barat menyiagakan 2.633 petugas. Selain itu, PLN menyiapkan sarana pendukung yang meliputi 560 unit kendaraan, 99 unit genset, 18 unit mobil crane, 101 unit gardu bergerak dan 9 unit mobil deteksi dan 4 unit deteksi portable.

Selanjutnya, Iwan Menambahkan, PLN juga menginventarisir peta jaringan listrik di 29 kabupaten/kota, terutama yang menyuplai pasokan listrik untuk kantor-kantor KPU kabupaten/kota maupun KPU Provinsi Jawa Barat di Bandung.

"Petugas kami berjaga di dua ujung tegangan yang menyuplai objek-objek penting selama Pilkada dan Pilgub. Masing-masing objek penting tersebut telah diinventasir pasokan utama dan pasokan cadangan untuk mengantisipasi adanya gangguan. Prinsipnya pasokan listrik sudah siap untuk menunjang pelaksanaan Pilkada Serentak di Jawa Barat,” paparnya. [fiq]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

UPDATE

JK Menjelma Imam Besar Bagi Kelompok di Luar Kekuasaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:17

KPK Benarkan Panggil Pengusaha Rokok Haji Her, Tapi Mangkir dari Pemeriksaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:02

Komisi X DPR Tekankan Kesejahteraan Guru dalam Revisi RUU Sisdiknas

Rabu, 08 April 2026 | 10:00

Iran Sebut Trump Setuju Penuhi 10 Syarat Gencatan Senjata

Rabu, 08 April 2026 | 09:56

IHSG Balik ke Level 7.000-an, Rupiah Menguat Usai Tersungkur ke Rekor Terendah

Rabu, 08 April 2026 | 09:54

Akselerasi Penyehatan, Adhi Karya Lakukan "Bersih-Bersih" Neraca

Rabu, 08 April 2026 | 09:40

Manuver JK Tak Perlu Dikhawatirkan

Rabu, 08 April 2026 | 09:33

Imparsial: Sudah Mendesak Dilakukan Revisi UU Peradilan Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:32

Berkas Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Dilimpahkan ke Oditurat Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:21

KPK Soroti Dugaan Aliran Fasilitas ke Faisal Assegaf

Rabu, 08 April 2026 | 09:04

Selengkapnya