Berita

Nusantara

Peningkatan Anggaran PKH Komitmen Jokowi Sejahterakan Rakyat

SELASA, 26 JUNI 2018 | 02:56 WIB | LAPORAN:

Menteri Sosial Idrus Marham mengajak rakyat Indonesia mensyukuri nikmat pembangunan yang saat ini terus digencarkan pemerintah.

"Jika kita mensyukuri nikmat yang diberikan kepada kita, maka niscaya Allah akan menambah nikmat tersebut. Ibu-ibu semua, saya ingin memberikan berita gembira dari Bapak Presiden Joko Widodo sehubungan dengan PKH efektif yang menurunkan angka kemiskinan, Inshaa Allah tahun 2019 nilai bantuan PKH naik dua kali lipat," ungkap Mensos saat menjadi pembicara pada acara Dialog Nasional Indonesia Maju di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Senin (25/6).

Dialog Nasional Indonesia Maju ini menghadirkan pembicara dari jajaran Menteri Kabinet Kerja yaitu Menteri Sosial Idrus Marham, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dan Deputi IV Kantor Staf Presiden Eko Sulistyo.


Di hadapan 1.800 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH), Mensos menjelaskan bahwa saat ini bansos PKH yang disalurkan melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) adalah sebesar Rp1.890.000.

Di 2019 mendatnag, Presiden Joko Widodo akan meningkatkan jumlahnya sehingga penerima manfaat dapat meningkatkan taraf hidupnya, memberikan gizi yang baik untuk keluarga, menyekolahkan anak-anak, dan pada jangka panjang dapat mendorong kemandirian keluarga.

"Jadi nanti ibu-ibu menerima minimal Rp2 juta per tahun dan maksimal Rp3,5 juta," terang Mensos disambut tepuk tangan dan senyum para ibu-ibu penerima PKH.

Menurut dia, untuk meningkatkan penghasilan KPM PKH, pemerintah juga berupaya menciptakan mata pencaharian KPM PKH melalui kerja sama dengan Kementerian Perdagangan.

"Jadi pemerintah tidak sekedar memberi bansos saja. Tidak hanya bagi-bagi uang. Tapi lebih dari itu, ada pendampingan kepada penerima manfaat, ada bansos dna subsidi dari kementerian lain yang tujuannya untuk mendorong percepatan pengentasan mereka dari kemiskinan," terang Idrus.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dalam dialog dengan peserta mengungkapkan pihaknya memberikan bantuan tenda atau gerobak yang dapat dipilih oleh KPM sesuai dengan kebutuhan dan keahlian yang dimiliki.

"Anggaran pemerintah digunakan untuk kepentingan masyarakat dan semata-mata mendorong tumbuhnya UKM," ujar Mendag.

Pemerintah, lanjutnya, juga akan menyiapkan bahan pokok dan berupaya menjaga stabilitas harga agar masyarakat dapat tenang dan sejahtera.

Sementara itu disela-sela dialog, Mensos mengajak ibu-ibu peserta PKH meneriakkan yel-yel Program Keluarga Harapan untuk meresapi makna di balik tujuan program ini.

"Siapa kita? Indonesia! Indonesia, sehat dan pintar! Presiden kita Jokowi. NKRI Harga mati," teriak Mensos penuh semangat sambil mengepalkan tangan kanan ke atas diikuti seluruh penerima PKH.

Idrus menjelaskan yel-yel PKH harus terus-menerus diulang dan ditanamkan dalam benak penerima manfaat. Hal ini karena ada makna terkandung di dalamnya.

"Visinya PKH sesuai tujuan nasional adalah Sehat dan Pintar. Maka agar supaya kita tumbuh berkembang dan bisa lebih produktif maka kita harus sehat dan pintar," katanya.

Presiden Jokowi, lanjutnya sangat menaruh perhatian pada kesejahteraan penerima PKH. Naiknya anggaran PKH tahun depan merupakan komitmen beliau untuk menyejahterakan rakyat.

"Presiden pernah dikritik saat memberi bantuan di Jawa Barat katanya curi start kampanye. Ini tentu tidak benar karena masa jabatan Presiden adalah 5 tahun, jadi selama 5 tahun itu boleh memberikan bantuan kepada rakyatnya," terang Idrus disambut tepuk tangan ibu-ibu PKH.  

Lalu yel terakhir yakni NKRI harga mati, menurut Idrus ini penting ditanamkan kepada rakyat karena tidak sejengkal tanahpun di republik ini bisa diambil oleh siapapun.

"Dan kita harus bisa mempertahankannya. Bahkan nyawapun dikorbankan demi NKRI," kata Mensoa.

Selain pembangunan manusia melalui PKH, Mensos juga mencatat berbagai kemajuan Indonesia di bidang infrastruktur dan daerah-daerah perbatasan yang sudah mendapat perhatian lebih dari pemerintah.

"Saya sering berkunjung ke daerah perbatasan. Sudah ada Tol Trans Jawa, Trans Sumatera. Di daerah perbatasan kita ada 41 Kabupaten/Kota yang dulu gelap sekarang sudah terang benderang” ucapnya.

Sementara itu, Deputi IV Kantor Staf Presiden Eko Sulistyo menyampaikan misi Presiden Jokowi untuk membangun konektivitas yang tidak dilakukan hanya di Pulau Jawa tapi di seluruh Indonesia.

"Tidak hanya jalan tol, ada juga kereta api, perbaikan beberapa pelabuhan, dan sarana angkutan udara. Semua dibangun supaya jarak antar daerah dapat ditempuh dengan cepat dan efisien," ujar Eko. [sam]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

UPDATE

JK Menjelma Imam Besar Bagi Kelompok di Luar Kekuasaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:17

KPK Benarkan Panggil Pengusaha Rokok Haji Her, Tapi Mangkir dari Pemeriksaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:02

Komisi X DPR Tekankan Kesejahteraan Guru dalam Revisi RUU Sisdiknas

Rabu, 08 April 2026 | 10:00

Iran Sebut Trump Setuju Penuhi 10 Syarat Gencatan Senjata

Rabu, 08 April 2026 | 09:56

IHSG Balik ke Level 7.000-an, Rupiah Menguat Usai Tersungkur ke Rekor Terendah

Rabu, 08 April 2026 | 09:54

Akselerasi Penyehatan, Adhi Karya Lakukan "Bersih-Bersih" Neraca

Rabu, 08 April 2026 | 09:40

Manuver JK Tak Perlu Dikhawatirkan

Rabu, 08 April 2026 | 09:33

Imparsial: Sudah Mendesak Dilakukan Revisi UU Peradilan Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:32

Berkas Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Dilimpahkan ke Oditurat Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:21

KPK Soroti Dugaan Aliran Fasilitas ke Faisal Assegaf

Rabu, 08 April 2026 | 09:04

Selengkapnya