Penyerapan anggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada semester I, Januari-Juni 2018, baru mencapai 24,4 persen. Angka ini lebih rendah dibanding tahun lalu pada periode yang sama.
Kala itu, dari anggaran belanja daerah sebesar Rp 63,61 triliun dalam APBD DKI 2017 pada semester I, Januari-Juni 2017, sudah terserap Rp 16,1 triliun atau 25,31 persen.
Tahun ini, berdasarkan data dari publik.bapedadki.net, terlihat angÂgaran belanja daerah di APBD DKI 2018 yang dialokasikan sebesar Rp 71,1 triliun, baru terserap sebanyak Rp 17,3 triliun atau 24,4 persen.
Melihat hal itu, Wakil GuberÂnur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan Serapan anggaran jadi salah satu kunci pergerakan ekonomi. Jika penyerapan terÂlalu rendah, Sandiaga khawatir ini tak akan berdampak positif bagi perekonomian.
"Harapan kita dengan line up yang langsung bisa mendapatÂkan arahan dari Pak Gubernur dan saya nanti, bahwa mereka menyadari, bahwa penyerapan ini adalah salah satu dari ingreÂdient untuk ekonomi yang lebih bisa bergerak," ujar Sandiaga.
Sandi mengungkapkan, dia dan Gubernur Anies Baswedan tengah menyiapan perombaÂkan pejabat yang akan segera diumumkan pihaknya, bakal memperbaiki serapan anggaran Pemprov DKI.
"Mudah-mudahan, dengan pansel yang sudah terbentuk sekarang, kita bisa bekerja cepat untuk mengisi tentunya pos-pos penting yang bisa menghadirkan penyerapan yang lebih efektif ke depan," kata Sandiaga.
Menanggapi hal itu, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menilai, ada ketakutan dari Satuan Kerja Perangkat DaerÂah (SKPD) untuk mengeksekusi program dalam APBD 2018.
Prasetio meminta pimpinan dan jajaran SKPD DKI jangan ketakutan diganti dikarenakan menjalankan program pembanÂgunan yang dianggarkan dalam APBD DKI 2018.
"Makanya kalau saya kan yang sudah baik laksanakan diteruskan. Nah kalau semua pikiran ketakuÂtan dengan kebijakan yang baru atau pergantian, akhirnya mereka enggak enak kerja," kata Prasetio saat dihubungi, kemarin.
Yang harus dilakukan ekseÂkutif, lanjutnya, untuk menÂdongkrak penyerapan anggaran adalah tidak menebar ketakuÂtan dengan adanya pergantian pimpinan SKPD. Melainkan dengan memanggil pimpinan SKPD untuk mencari solusi berÂsama agar mereka dapat bekerja dengan profesional.
"Ini yang harus dipikirkan eksekutif. Kita kan bisa melihat apa sih yang mau dilaksanakan. Yang enggak benar dihilangkan. Yang baik diteruskan. Itu saja kok prinsipnya. Kerja secara profesional di bidangnya masÂing-masing," ujarnya. ***
