. Inti masalah polemik diterbitkannya Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Badan Koordinasi dan Pengelolahan (BKP) Reklamasi Pantai Utara Jakarta, perlahan mulai jelas.
Ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakara Baru (Katar), Sugiyanto mengatakan bahwa Gubernur Anies Baswedan tetap konsisten tidak melanjutkan proyek relamasi 17 pulau.
Yang dilakukan adalah mengelola empat pulau reklamasi yang kadung terbangun sesuai amanat Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 dan Perda Nomor 8 Tahun 1995.
"Ya, Gubernur bilang kalau percaya padanya jangan tangung, harus total percaya. Reklamasi tidak dilanjutkan, kecuali hanya empat pulau yang sudah terbangun perlu payung hukum untuk pengelolahannya. Kemarin saya tanya langsung saat acara Halal Bil Halal di Rumdin Gubernur, Taman Suropati Menteng, Jakpus," katanya kepada wartawan saat dihubungi Minggu (24/6).
Pria berkacamata yang akrab disapa SGY ini menambahkan Gubernur Anies tegas menjelaskan bahwa BKP pernah ada tetapi dibubarkan. Adapun pembentukan ulang di bawah kendali Gubernur Anies langsung untuk menyelesaikan semua masalah pulau reklamasi.
Lebih lanjut SGY menjelaskan bahwa Gubernur Anies sangat cerdas dengan membiarkan munculnya polemik dimasyarakat, yang akhirnya dapat diketahui siapa saja yang mendukung reklamasi dilanjutkan dan yang ingin reklamasi dihentikan.
"Hehehe, saya pun terjebak mengkritik keras soal reklamasi harus dibatalkan. Tetapi Gubernur tidak marah, malah tersenyum saat bertemu di acara HBH. Ya, saya mengerti maksudnya. Pasti nanti saat yang tepat akan dijelaskan tuntas oleh Gubernur ke pada masyarakat," ujar SGY.
Sugiyanto menegaskan bahwa saat ini Gubernur Anies tidak khawatir bila ada masyarakat yang beranggapan Pemprov DKI akan melanjutkan proyek reklamasi. Sebab hal itu keliru yaitu mereka sedang berimajinasi reklamsi dilanjutkan dan kemudian mengkritik imaginasinya sendiri.
Selain hal tersebut, Sugiyanto yang juga Presidium Relawan Anies-Sandi ( PRAS) melanjutkan bahwa Gubernur Anies tetap teguh berpihak kepada kepentingan masyarakat dengan resiko apapun.
"Termasuk berhadapan atau berbenturan dengan siapapun," tukasnya.
[dem]
