Berita

Foto: Net

Nusantara

Cek Keaslian Ijazah Mawardi, Ratusan Massa Duduki Kantor Disdik Sumsel

JUMAT, 22 JUNI 2018 | 20:12 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Sumatera Selatan digeruduk ratusan massa pada Jumat (22/6) pagi.

Massa yang tergabung dalam LSM Kesatuan Aksi Pemantau Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KAPAKKN) itu datang dengan menggunakan 7 bus kota. Sontak kehadiran mereka membuat lumpuh Jalan Kapten A.Rivai yang menjadi akses menuju kantor Gubernur Sumsel.

Dalam aksi ini, mereka mendesak Disdik Sumsel mengeluarkan jumlah daftar ijazah yang terpakai dan tidak terpakai di Sekolah Tehnik Mesin (STM) Pertambangan Tahun 1977.


Desakan ini berkaitan dengan dugaan ijazah palsu milik Calon Gubernur Sumsel Mawardi Yahya.

“Kita juga mendesak Disdik Sumsel mengeluarkan daftar peserta ujian STM Pertambangan tahun 1977,” kata Kordinator Aksi (Korak) Aminullah dalam keterangan tertulisnya.

KAPAKKN meminta Disdik Sumsel mengusut tuntas kasus Mawardi itu secara transparan. Mereka juga mengancam akan membawa massa yang lebih banyak jika tuntutan ini tidak ditindaklanjuti secara serius.

“Kami warga Sumsel berhak mendapatkan pimpinan yang bukan abal-abal,” ujarnya.

Aksi ini diterima langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Sumsel Widodo. Dia menjelaskan bahwa pihaknya hanya memiliki satu dokumen tentang daftar ijazah tersebut. Namun demikian, dokumen itu sudah diambil oleh pihak yang berwajib.

Dia pun menyebut bahwa ada pihak yang lebih kompeten dalam menjawab dugaan ijazah palsu milik Mawardi. Widodo mengaku siap jika suatu saat dimintai keterangan pihak berwajib tentang kasus ini.

“Kami terbuka untuk membuktikan, apakah sah atau palsu,” tutupnya. [ian]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

UPDATE

JK Menjelma Imam Besar Bagi Kelompok di Luar Kekuasaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:17

KPK Benarkan Panggil Pengusaha Rokok Haji Her, Tapi Mangkir dari Pemeriksaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:02

Komisi X DPR Tekankan Kesejahteraan Guru dalam Revisi RUU Sisdiknas

Rabu, 08 April 2026 | 10:00

Iran Sebut Trump Setuju Penuhi 10 Syarat Gencatan Senjata

Rabu, 08 April 2026 | 09:56

IHSG Balik ke Level 7.000-an, Rupiah Menguat Usai Tersungkur ke Rekor Terendah

Rabu, 08 April 2026 | 09:54

Akselerasi Penyehatan, Adhi Karya Lakukan "Bersih-Bersih" Neraca

Rabu, 08 April 2026 | 09:40

Manuver JK Tak Perlu Dikhawatirkan

Rabu, 08 April 2026 | 09:33

Imparsial: Sudah Mendesak Dilakukan Revisi UU Peradilan Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:32

Berkas Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Dilimpahkan ke Oditurat Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:21

KPK Soroti Dugaan Aliran Fasilitas ke Faisal Assegaf

Rabu, 08 April 2026 | 09:04

Selengkapnya