Berita

Mahathir Mohamad/Net

Dunia

PM Mahathir: Saya Tidak Takut Kehilangan Apa Pun

Batalkan Proyek Kereta Cepat
RABU, 30 MEI 2018 | 10:49 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Perdana Menteri Malaysia Dr Mahathir Mohamad ingin proyek High-Speed Rail (HSR) atau kereta api berkecepatan tinggi dengan Singapura dibatalkan. Tak hanya itu, ada ucapan dan tindakan tak populer yang dilakukan Mahathir.

 Mahathir mengemukakan hal itu di Kuala Lumpur, Senin (28/5), saat jumpa pers dengan media setelah pertemuan puncak utama Parti Pribumi Bersatu Malaysia (PPBM). Hadir men­dampingi Mahathir, Ketua PPBM Muhyiddin Yasin dan sejumlah pengurus lain.

Mahathir mengatakan, pemerin­tah harus berbicara dengan Singapura tentang hal itu dan kompen­sasi yang harus dibayarkan.


"Ini tidak menguntungkan, itu akan menghabiskan banyak uang. Kami tidak akan meng­hasilkan uang sama sekali dari operasi. Ini hanya sebuah jalur pendek," terang Mahathir.

Sejumlah analis ekonomi menilai pembatalan ini cukup merugikan karena volume ma­nusia yang berpindah antara Singapura-Malaysia cukup besar setiap harinya.

Proyek jalur kereta cepat ini ditandatangani pada 2016 dan direncanakan rampung pada 2026. Proyek ini dikerjakan dengan perusahaan kereta api dari Jepang, Korea Selatan, dan China. Saat ini, sudah ada jalur kereta antara Kuala Lumpur dengan Singapura memakan waktu lebih dari lima jam. Dengan jalur kereta cepat, durasi tempuh antara dua lokasi hanya perlu 90 menit saja.

Namun, Malaysia kini tengah dihadapi utang senilai 270 miliar dolar AS. Mahathir ingin memangkas utang ini sebelum negaranya dinyatakan bangkrut. Rencana pengurangan utang yang direncanakan pemerintahan Mahathir termasuk memangkas jumlah pegawai negeri sipil. Ma­hathir ingin memecat 17 ribu PNS serta menegosiasi ulang sejumlah proyek infrtastruktur lain.

"Kita fokuskan pemangkasan utang baru pembangunan dan perbaikan infrastruktur. In­frastruktur kita yang ada seka­rang masih bagus dan memadai. Ini bukan hal yang mendesak," ujar Mahathir.

Niatan Mahathir untuk mem­batalkan megaproyek infrastruk­tur ini mendapat beragam tang­gapan dari publik Malaysia di media sosial.

"Apakah perlu bergerak lambat jika pertumbuhan ekonomi se­dang bermasalah?" ujar Richard Koh di Facebook. Dia menilai jalur kereta cepat Kuala Lum­pur-Singapura bisa meningkat­kan mobilitas warga dan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

"Setelah itu jalur kereta cepat bisa diteruskan sampai Penang," ujar Koh.

Menanggapi komentar Koh, netizen lain Robert Lim ikut me­nyampaikan pikirannya. Dia me­nyarankan jika proyek tersebut diambil kontruksi Malaysia.

"Jika proyek ini diambil pe­rusahaan konstruksi Malaysia, maka warga Malaysia juga yang akan diuntungkan," komen Kim. Dia menyebut Genting Group, salah satu konglomerat Malay­sia di sektor konstruksi, sebagai salah satu pihak yang mengambil alih megaproyek tersebut.

Bayar Kompensasi


Saat mengumumkan pembata­lan proyek, Mahathir mengatakan bahwa Malaysia harus membayar uang kompensasi pembatalan pada Singapura sebesar 500 juta ringgit atau sekitar Rp 1,7 triliun. Jika diteruskan, proyek ini meng­habiskan dana sebesar 60 miliar ringgit (Rp 211 triliun).

Ada yang menyarankan agar Singapura mau memotong uang kompensasi atau menghapusnya sama sekali.

"Ini kesempatan yang baik bagi Singapura untuk membangun hubungan yang baik dengan Ma­laysia dengan memotong uang kompensasi atau menghapusnya sama sekali," komen Wah Ng di Facebook.

"Malaysia tengah dilanda tsunami utang. Sebagai saudara, Singapura harusnya membantu," lanjut Ng.

Mahathir tetap berkeras untuk mengembalikan kejayaan Ma­laysia dan melunasi utang-utang pemerintahan sebelumnya.

"Sebentar lagi saya berusia 93 tahun. Saya berusaha me­nyelesaikan sebanyak mung­kin masalah selagi masih ada waktu," ujar Mahathir.

Mahathir juga sadar bahwa di belakangnya sudah ada yang menunggu untuk mengganti­kannya. Meski Anwar Ibrahim belum mau langsung terjun ke dunia pemerintahan, Anwar jelas akan menanti masanya duduk di kursi perdana menteri.

Ambisi Anwar untuk menjadi PM inilah yang membuatnya didepak Mahathir di awal 1990-an. Namun, kini keduanya justru bekerja berdampingan.

"Saya rasa dia sudah berubah. Dia jauh lebih sabar dan tidak berkepala panas," ujar Mahathir. Dia sendiri berencana hanya memimpin Malaysia selama dua atau tiga tahun. Dengan rentang waktu tersebut, Anwar diharapkan sudah mulai aktif di pemerintahan sebelum menduduki kursi PM.

Selain membatalkan sejumlah proyek, Mahathir juga menyam­paikan ketidaksukaannya pada pemerintahan Amerika Serikat dan sejumlah keputusan Donald Trump. Dia juga mengecam langkah China yang kelewat agresif di Laut China Selatan.

Mahathir menyebut dia tidak ta­kut untuk membuat komentar tidak populer. Di usianya yang sudah uzur, Mahathir tidak lagi khawatir dengan orang-orang yang ingin mendepaknya dari posisinya.

"Saya sudah pernah menjadi perdana menteri. Saya tidak akan kehilangan apa pun. Paling hanya diturunkan dari posisi PM," pungkasnya. ***

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

Ngobrol Serius Bareng Macron

Rabu, 15 April 2026 | 01:59

Diplomasi Konstruktif Diperlukan Buat Akhiri Perang di Selat Hormuz

Rabu, 15 April 2026 | 01:41

BGN Bantah Hapus Pemberian Susu dalam Program MBG

Rabu, 15 April 2026 | 01:13

Pujian Habiburokhman ke Polri soal Transparansi Sesuai Realitas

Rabu, 15 April 2026 | 00:58

Prabowo Disambut Pasukan Kehormatan saat Temui Macron di Istana Élysée

Rabu, 15 April 2026 | 00:35

Taman Sunyi: Sebuah Pembelaan atas Rumah-Rumah Fantasi

Rabu, 15 April 2026 | 00:06

Maruli Tuntut Yayasan Tanggung Biaya Perawatan Head Chef SPPG

Selasa, 14 April 2026 | 23:55

DPR Sambut Baik MDCP: Bisa Buka Kerja Sama Lain

Selasa, 14 April 2026 | 23:37

AFPI Buka Suara Usai Didenda KPPU: Kami Hanya Melindungi Konsumen

Selasa, 14 April 2026 | 23:12

Denda Rp755 Miliar ke Perusahaan Pinjol Menguak Borok Regulasi

Selasa, 14 April 2026 | 22:48

Selengkapnya