Berita

Mahathir Mohamad/Net

Dunia

Pembatalan Kereta Cepat Dikritik, Mahathir: Tunjukkan Kami Bukti!

RABU, 30 MEI 2018 | 08:26 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad meminta para pengkritik kebijakan pembatalan proyek Kereta Api Berkecepatan Tinggi (HSR) Kuala Lumpur-Singapura untuk menyajikan data.

Menurutnya, mengeluarkan pernyataan dan tuduhan tanpa bukti akan menjadi tidak berarti.

"Tunjukkan (kami) buktinya. Ketika kami mengatakan pemerintah dibebani dengan utang nasional sebesar 1 triliun ringgit Malaysia, kami memiliki bukti dan dokumen untuk mendukung klaim itu,” ujarnya seperti dikutip dari Bernama, Rabu (30/5).


Pernyataan Mahathir ini menanggapi pernyataan mantan menteri era Najib Razak, Abdul Rahman Dahlan yang mengklaim bahwa Malaysia akan rugi 209 miliar ringgit Malaysia dan kehilangan 70 ribu lapangan pekerjaan jika proyek kereta cepat itu dibatalkan.

Dalam hal ini, Mahathir telah mengeluarkan keputusan untuk membatalkan proyek kereta cepat dan kemungkinan akan membayar 500 juta ringgit Malaysia sebagai kompensasi kepada Singapura.

Menurutnya, proyek ini tidak bermanfaat bagi Malaysia karena akan merugikan negara dengan jumlah uang yang sangat besar. Sementara pemerintah diprediksi tidak akan menghasilkan uang sama sekali karena jalur kereta yang pendek. [ian]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

Ngobrol Serius Bareng Macron

Rabu, 15 April 2026 | 01:59

Diplomasi Konstruktif Diperlukan Buat Akhiri Perang di Selat Hormuz

Rabu, 15 April 2026 | 01:41

BGN Bantah Hapus Pemberian Susu dalam Program MBG

Rabu, 15 April 2026 | 01:13

Pujian Habiburokhman ke Polri soal Transparansi Sesuai Realitas

Rabu, 15 April 2026 | 00:58

Prabowo Disambut Pasukan Kehormatan saat Temui Macron di Istana Élysée

Rabu, 15 April 2026 | 00:35

Taman Sunyi: Sebuah Pembelaan atas Rumah-Rumah Fantasi

Rabu, 15 April 2026 | 00:06

Maruli Tuntut Yayasan Tanggung Biaya Perawatan Head Chef SPPG

Selasa, 14 April 2026 | 23:55

DPR Sambut Baik MDCP: Bisa Buka Kerja Sama Lain

Selasa, 14 April 2026 | 23:37

AFPI Buka Suara Usai Didenda KPPU: Kami Hanya Melindungi Konsumen

Selasa, 14 April 2026 | 23:12

Denda Rp755 Miliar ke Perusahaan Pinjol Menguak Borok Regulasi

Selasa, 14 April 2026 | 22:48

Selengkapnya