Berita

Mahathir Mohamad/Net

Dunia

Mahathir Risau Malaysia Banyak Utang

Kaji Ulang Proyek Kereta Cepat Dengan China
SENIN, 28 MEI 2018 | 10:41 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad merasa tak nyaman mendapatkan warisan utang negara sebesar 1 triliun ringgit atau sekitar Rp 3.500 triliun. Beragam langkah strategis disiapkan, termasuk mengkaji ulang proyek kereta cepat dengan China.

Awalnya, Mahathir menuding bengkaknya utang negara akibat salah urus dari mantan Perdana Menteri Najib Razak. Salah satunya dugaan korupsi infrastuktur bertajuk 1Malaysia Development Berhad (1MDB). Tidak hanya menuding, Mahathir kini sedang berupaya memperbaiki ekonomi nasional yang rusak.

Untuk itu, dia merapatkan barisan. Salah kebijakan yang keluar adalah merundingkan ulang kontrak proyek kereta cepat dengan China bertajuk One Belt One Road (OBOR). Seperti dikutip Reuters, kemarin, cara singkat mengurangi utang adalah menyetop proyek China.


"Dengan sekali jalan kita bisa mengurangi (utang) hingga 200 miliar ringgit (Rp 700 triliun)," kata Mahathir.

Menurutnya, mega proyek pembangunan rel kereta East Coast Rail Link (ECRL) senilai 55 miliar ringgit adalah proyek infrastuktur terbesar di Malaysia dan bagian terbesar dari OBOR yang dimulai bulan lalu.

OBOR adalah proyek Presiden China Xi Jinping pada 2013 untuk membangun kembali rute dagang Jalur Sutra yang menghubungkan Asia Tengah, Eropa, dan Indo Pasifik. Proyek OBOR meliputi pembangunan jalan, rel kereta, pipa minyak, pembangkit listrik, pelabuhan, dan infrastruktur penunjang lainnya.

Untuk proyek ini, Malaysia mendapatkan pinjaman dana dari China Exim Bank. Nantinya, proyek ini akan terbentang 688 kilometer, menghubungkan Laut China Selatan dan perbatasan Thailand di Selatan sebagai rute kapal strategis Selat Malaka. "Kami akan menegosiasikan ulang. Kesepakatan ini sangat merusak perekonomian kami," ucap Mahathir.

Mahathir telah memberikan peringatan kepada Najib pada tahun kebijakan itu dibuat. Menurutnya, proyek pembangunan rel kereta ini tidak menguntungkan Malaysia. "Dia (Najib) tahu betul bahwa ECRL, contohnya, bukan sesuatu yang mampu kita bayarkan. Tidak akan memberikan keuntungan bagi kami," jelasnya.

Mahathir juga akan mempertimbangkan membatalkan kesepakatan pembangunan rel kereta cepat (HSR) yang menghubungkan Kuala Lumpur dengan Singapura. HSR memakan biaya hingga 17 miliar dolar AS dan diperkirakan rampung pada 2026.

"Berdasarkan kesepakatannya (untuk HSR) jika kami memutuskan membatalkannya, maka kami harus membayar banyak. Kami akan mencari tahu apakah bisa mengurangi jumlah uang yang harus dibayar jika membatalkannya," ungkapnya.

Hebatnya, upaya pemerintah melunasi utang negara direspons positif warganya. Inisiatif patungan melunasi utang negara berjalan bahkan hingga kemarin, jaringan pembayaran online PayPal sempat eror karena derasnya arus donasi rakyat.

"Saya terbangun karena email yang tak terhitung tentang ketidakmampuan memproses donasi. Sesuai yang saya update, PayPal telah memberlakukan pembatasan karena terlalu banyak dana yang masuk ke akun tersebut," tulis Nik Shazarina Bakti, inisiator patungan mengurangi beban utang negara dalam situs Go Get Funding, kemarin.

Wania berusia 27 tahun itu meripakan pencetus aksi penggalangan dana bernama 'Please Help Malaysia' ini memiliki target 100 ribu dolar AS (Rp 1,3 miliar) hingga 31 Juli mendatang. Donasi diberikan ke akun PayPal yang tertera pada situs tersebut.

Paypal memberlakukan pemblokiran sementara sehingga penambahan dana tak bisa dilihat secara berkala. Hingga kemarin, situs itu masih menampilkan angka donasi yang terkumpul yakni 3.633 dolar AS (Rp 50,3 juta) atau sekitar 3 persen dari target.

"Saya telah berkomunikasi dengan Paypal seharian dan telah diinformasikan bahwa proses perbaikan ini memerlukan waktu 48-72 jam karena akhir pekan,"  tulis Shazarina.

Dia juga berterima kasih kepada semua pihak yang membuat inisiasi ini jadi viral. Dia senang karena Mahathir juga mendengar inisiasi ini. "Saya harap pemerintah akan membuat penggalangan dana dalam waktu dekat sehingga kita bisa mendonasikan secara langsung," pungkasnya. ***

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

Ngobrol Serius Bareng Macron

Rabu, 15 April 2026 | 01:59

Diplomasi Konstruktif Diperlukan Buat Akhiri Perang di Selat Hormuz

Rabu, 15 April 2026 | 01:41

BGN Bantah Hapus Pemberian Susu dalam Program MBG

Rabu, 15 April 2026 | 01:13

Pujian Habiburokhman ke Polri soal Transparansi Sesuai Realitas

Rabu, 15 April 2026 | 00:58

Prabowo Disambut Pasukan Kehormatan saat Temui Macron di Istana Élysée

Rabu, 15 April 2026 | 00:35

Taman Sunyi: Sebuah Pembelaan atas Rumah-Rumah Fantasi

Rabu, 15 April 2026 | 00:06

Maruli Tuntut Yayasan Tanggung Biaya Perawatan Head Chef SPPG

Selasa, 14 April 2026 | 23:55

DPR Sambut Baik MDCP: Bisa Buka Kerja Sama Lain

Selasa, 14 April 2026 | 23:37

AFPI Buka Suara Usai Didenda KPPU: Kami Hanya Melindungi Konsumen

Selasa, 14 April 2026 | 23:12

Denda Rp755 Miliar ke Perusahaan Pinjol Menguak Borok Regulasi

Selasa, 14 April 2026 | 22:48

Selengkapnya