Berita

Mahathir Mohamad/Net

Dunia

Takut Utang Membengkak, Mahathir Nego Ulang Proyek OBOR China

SENIN, 28 MEI 2018 | 00:58 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad dalam janji kampanyenya selalu menyuarakan untuk mengurangi utang dalam negeri yang kian membengkak.

Atasa alasan itu, dia tengah berupaya membatalkan proyek infrastruktur besar dari China, yakni pembangunan rel kereta proyek One Belt One Road (OBOR).

Kata Mahathir, pembatalan proyek rel kereta East Coast Rail Link (ECRL) senilai 55 miliar ringgit Malaysia itu bisa mengurangi total utang hingga 200 miliar ringgit Malaysia.


Sedianya, Malaysia akan mendapat pinjaman dana besar dari China Exim Bank dalam proyek yang membentang 688 kilometer, yang menghubungkan Laut China Selatan dan perbatasan Thailand di Selatan. Proyek ini bahkan digadang akan menjadi rute kapal paling strategis di Selat Malaka.

"Kami akan menegosiasikan ulang. Kesepakatan ini sangat merusak perekonomian kami," tegas Mahathir sebagaimana dikutip Reuters (Minggu, 27/5).

Pria berusia 92 tahun itu menilai bahwa proyek yang diteken Najib Razak itu tidak akan membawa keuntungan spesifik bagi negerinya. Bahkan, kata dia, akan membuat utang Malaysia yang kini mencapai 1 triliun ringgit Malaysia atau setara 80 persen GDP semakin membengkak.

"ECRL, bukan sesuatu yang mampu kami bayar dan tidak akan memberikan keuntungan bagi kami," tegasnya.

Di Indonesia sendiri, pemerintah pernah menawarkan tiga proyek infrastuktur di tiga provinsi dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) OBOR Mei tahun lalu.

Ketiga proyek itu adalah pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung dan akses jalan dari Medan hingga Sibolga, di Sumatera Utara.

Kedua, pembangunan proyek infrastruktur energi dan pengembangan pembangkit listrik di Kalimantan Utara. Terakhir adalah proyek peningkatan infrastruktur Bitung-Manado-Gorontalo, sepertijalur kereta api, pelabuhan, dan bandara di Sulawesi Utara. [ian]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

Ngobrol Serius Bareng Macron

Rabu, 15 April 2026 | 01:59

Diplomasi Konstruktif Diperlukan Buat Akhiri Perang di Selat Hormuz

Rabu, 15 April 2026 | 01:41

BGN Bantah Hapus Pemberian Susu dalam Program MBG

Rabu, 15 April 2026 | 01:13

Pujian Habiburokhman ke Polri soal Transparansi Sesuai Realitas

Rabu, 15 April 2026 | 00:58

Prabowo Disambut Pasukan Kehormatan saat Temui Macron di Istana Élysée

Rabu, 15 April 2026 | 00:35

Taman Sunyi: Sebuah Pembelaan atas Rumah-Rumah Fantasi

Rabu, 15 April 2026 | 00:06

Maruli Tuntut Yayasan Tanggung Biaya Perawatan Head Chef SPPG

Selasa, 14 April 2026 | 23:55

DPR Sambut Baik MDCP: Bisa Buka Kerja Sama Lain

Selasa, 14 April 2026 | 23:37

AFPI Buka Suara Usai Didenda KPPU: Kami Hanya Melindungi Konsumen

Selasa, 14 April 2026 | 23:12

Denda Rp755 Miliar ke Perusahaan Pinjol Menguak Borok Regulasi

Selasa, 14 April 2026 | 22:48

Selengkapnya