Sepekan terakhir ini, publik Tanah Air dikejutkan rentetan teror bom bunuh diri yang kembali beraksi di Surabaya. Polda Metro Jaya bahkan menaikkan status wilayahnya menjadi Siaga Satu.
Dalam keterangan tertulisnya, pakar keamanan siber Pratama Persadha menjelaskan bahwa kemungkinan para pelaku bom bunuh diri mempelajari perakitan bom dari internet sangat terbuka lebar. Apalagi dengan banyaknya tools di internet yang membuat para pelaku ini bisa melewati blokir yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi Informasi.
"Internet itu dunia yang sangat luas. Bahkan di balik dunia internet yang biasa kita akses ini terdapat dunia bawah tanah yang disebut deep web dan dark web. Tidak banyak yang tahu bahwa ada banyak kegiatan ilegal di area deep web seperti transaksi narkoba, perdagangan manusia, termasuk juga komunikasi jaringan terorisme di dalamnya disebabkan terbatasnya akses," kata chairman lembaga riset keamanan siber CISSReC (Communication and Information System Security Research Center) ini.
"Bukan sembarang orang bisa masuk ke dalamnya," imbuhnya.
Menurut dia, aparat hukum harus mulai menelusuri aktivitas terorisme yang tersebar di dunia
deep web dan
dark web.
Pratama menambahkan, langkah preventif perlu dilakukan dengan menelusuri potensi bibit terorisme yang bisa dilacak dari aktivitas digital. Ini juga dimaksudkan sebagai antisipasi penyebaran paham radikalisme melalui internet, terutama lewat media sosial.
Selain itu, aparat juga dituntut untuk segera memetakan jaringan kelompok terorisme berdasarkan informasi hasil penangkapan tersangka.
Pratama menjelaskan, sekali pun aksi teror dilakukan secara tunggal, tentu sudah ada komunikasi dan koordinasi dengan jaringan utamanya.
"Media sosial juga perlu steril dari paham radikalisme," terang pria asal Cepu, Jawa Tengah ini.
Akun-akun yang sudah jelas aktif menyebarkan paham radikalisme harus segera ditindak dan ditutup. Termasuk juga situs web, hemat dia, pemerintah bisa berkoordinasi dengan penyedia hosting untuk menutup situs-situs web yang meresahkan masyarakat.
Pratama juga menekanan pentingnya masyarakat dilibatkan dalam mencegah tindak terorisme. Sebab umumnya, pelaku terorisme adalah pribadi yang tertutup dan jarang berinterasi dengan tetangga sekitar. Masyarakat yang melihat tanda-tanda seperti ini bisa segera melaporkan melalui kanal media pemerintah.
"Seharusnya dengan tingkat penetrasi internet yang cukup merata di semua wilayah, pelaporan tanda-tanda terorisme bisa dilakukan dengan mudah, seperti melalui online chatting, aplikasi berbasis Android dan iOS, atau
hotline yang siap sedia 24 jam. Pemerintah harus bisa memfasilitasi itu," terangnya.
Di samping itu, guna meminimalisir konten berbau terorisme di media sosial, Pratama mengusulkan agar pemerintah lebih merangkul para tokoh lintas agama untuk mempromosikan ajakan perdamaian.
"Terorisme berkembang bukan hanya dilatarbelakangi oleh kemiskinan dan pendidikan semata, namun adanya narasi-narasi ekstrim yang menawarkan kehidupan lebih bermakna dengan jalan kekerasan dan penderitaan. Narasi ini tentu sangat berbahaya. Dengan membanjiri media sosial tentang ajakan damai, tentu secara perlahan akan menenggelamkan konten-konten yang berbau terorisme," urainya.
[wid]
