Pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno sudah tujuh bulan memimpin DKI Jakarta. Namun demikian, serapan anggaran yang dilakukan masih minim.
Tercatat, baru Rp 10 triliun dana APBD DKI yang terserap. Padahal anggaran sebesar Rp 77 triliun itu sudah disahkan sejak lima bulan yang lalu. Sementara setengah dari serapan anggaran habis sekadar untuk menggaji para pegawai.
Begitu kata Koordinator Kawal Jakarta, Idris Ahmad dalam keterangan tertulisnya kepada redaksi, Rabu (9/5).
Bahkan kata Idris, laman resmi Bappeda Jakarta, bappeda.jakarta.go.id, menyebut pengeluaran belanja langsung lebih banyak digunakan untuk program dengan embel-embel 'peningkatan', 'pemantapan', 'pemahaman', atau 'pemantauan'.
Padahal program-program dengan embel-embel itu sudah diwanti-wanti Presiden Joko Widodo untuk dikurangi karena outputnya tidak efektif.
"Boleh saja gubernur berjanji akan bahagiakan warga, tapi jangan awur-awurkan anggaran," ujarnya.
Lebih lanjut, Idris menyayangkan gembar-gembor janji Gubernur Anies yang ingin membahagiakan warga Jakarta dari program-program prioritasnya. Sebab, jika dilihat dari serapan anggaran, belum ada program prioritas Anies-Sandi yang berdampak langsung untuk peningkatan kualitas hidup warga.
"Dilihat dari penyerapan anggaran, belum ada inovasi terasa dari pemerintahan sekarang," kata Idris.
Ke depannya, Idris bersama tim Kawal Jakarta akan terus berkomitmen mengawasi penggunaan anggaran pemerintahan Anies-Sandi agar tak salah sasaran. Di satu sisi, mereka meminta agar pemprov harus bisa gamblang menjelaskan penggunaan anggaran.
"Jadi, tak hanya bisa menganggarkan saja, tapi bisa juga untuk mempertanggungjawabkan hasilnya untuk kebaikan publik," demikian Idris.
[dem]
