Puluhan ibu-ibu korban penggusuran proyek Jalan Tol Batang-Semarang menangis histeris saat diminta untuk meninggalkan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Senin (7/5).
Mereka menangis karena bingung harus tinggal dimana. Di sisi lain pemerintah Kabupaten Kendal belum menyiapkan penampungan sementara.
Rusunawa yang dijanjikan Pemkab Kendal juga belum disiapkan sehingga sebanyak 140 warga berencana mendirikan rumah tenda di sekitar proyek tol.
Sebelas hari lamanya para pengungsi korban gusuran proyek tol Semarang-Batang bertahan tinggal di halaman gedung DPRD Kendal.
Mereka merasa terusir baik dari rumahnya maupun dari halaman gedung dewan gara-gara proyek tol.
Kepastian tentang nilai ganti rugi yang layak juga masih dinanti ratusan pengungsi ini, bahkan beberapa hari lalu perwakilan warga juga sudah bertemu dengan Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon. Namun hingga kini, hasil dari pertemuan tersebut juga belum ada.
Rikanah, salah seorang korban penggusuran tol, mengaku, kecewa dengan sikap Pemkab Kendal yang tidak peduli dengan nasib warganya.
Apalagi selama tinggal dan menginap di gedung DPRD Kendal, warga mengaku banyak mendapatkan ancaman agar segera pergi meninggalkan halaman gedung dewan.
"Kami mau tinggal dimana lagi, lalu pada siapa lagi kami mengadu. Bupati Kendal baru satu kali menemui kami, saat pertama kemarin. Meski kami terusir dari sini, kami akan kembali tinggal lagi disini," katanya seperti diberitakan
Kantor Berita RMOLJateng.
Perwakilan warga korban penggusuran tol, Hasan Alimin, mengatakan, sesuai kesepakatan memang warga harus meninggalkan gedung DPRD.
Karena belum jelas akan tinggal dimana, semua warga korban penggusuran tol terus berjuang dan mendirikan tenda di sekitar proyek pembangunan Jalan Tol Batang-Semarang.
"Kami tetap akan berjuang dan meminta hak kami," katanya.
Ketua DPRD Kendal, Prapto Utono, mengatakan, pihaknya sudah berupaya membantu warga dengan bertemu anggota DPR RI dan Ombusdman, namun hasilnya belum jelas.
Dia juga mengaku sudah mengirim surat kepada Bupati Kendal terkait tempat penampungan yang akan dijadikan tempat tinggal sementara warga korban penggusuran proyek tol, namun belum ada jawaban.
Ganti rugi yang diberikan pemerintah dinilai tidak adil karena banyak ukuran yang tidak sesuai sehingga warga meminta untuk dilakukan pengukuran ulang.
"Kami hanya bisa membantu sebatas itu saja dan kewenangannya ditangan Presiden," ujarnya.
[nes]
