Berita

Ilustrasi/Net

Nusantara

Pemerintah Tak Akan Kalah Dengan Hoax

SENIN, 07 MEI 2018 | 22:22 WIB | LAPORAN:

Pemerintahan di bawah komando Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak akan pernah kalah dengan penyebaran hoax yang saat ini masif terjadi di Indonesia.

Staf Khusus bidang komunikasi Publik dan Kerja Sama Kelembagaan Kementerian Informasi dan Informatika (Kominfo), Dedi Hermawan menjelaskan, untuk mengatasi penyebaran hoax, Kementerian Kominfo terus melakukan segala macam upaya.

"Kominfo terus melakukan langkah-langkah antisipasi, tema utamanya bergaris merah pada literasi dan edukasi," tegasnya dalam diskusi PENA 98 yang bertajuk "Negara & Media Melawan Hoaks" di Graha Pena, Kemang, Jakarta, Senin (7/5).


Konkretnya, lanjut Dedi, pihaknya menggandeng elemen masyarakat di berbagai daerah. Misalnya, MUI, PGI, Walubi dan lainya untuk memberikan masukan bagi masyarakat akan bahaya hoaks.

"Salah satu yang kita hasilkan adanya fatwa MUI tentang penggunaan medsos," jelasnya.

Pihaknya juga menggandeng Dewan Pers dan media massa untuk mendeteksi berita hoaks, termasuk pihak kepolisian khususnya divisi Cyber Crime yang bertugas memproses kasus itu secara hukum.

"Misalnya kasus, MCA dan Saracen. Bahkan kami juga libatkan kelembagaan lainnya seperti Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)," imbuhnya.

Hadir pula dalam diskusi itu Kasubdit Keamanan Khusus Intelkam Polri, Kombes Polisi Ratno Kuncoro.

Dia mengatakan bahwa dari tahun 2017 awal sampai Maret 2018 ini, Mabes Polri sudah menangani 3 ribu lebih kasus yang terkait di dalamnya soal cyber crime.

"Jadi di dalamnya ada cyber crime sebanyak 60 persen, penistaan penistaan 30 persenada juga masalah ujaran kebencian sekitar 8 persen," bebernya.

Selain mereka berdua, hadir pula sebagai pembicara Pegiat Medsos, Ulin Yusron; Wartawan Senior, Imam M Sumarsono; dan Moderator yang dari Pena 98, M Yuslizar. [sam]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

UPDATE

JK Menjelma Imam Besar Bagi Kelompok di Luar Kekuasaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:17

KPK Benarkan Panggil Pengusaha Rokok Haji Her, Tapi Mangkir dari Pemeriksaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:02

Komisi X DPR Tekankan Kesejahteraan Guru dalam Revisi RUU Sisdiknas

Rabu, 08 April 2026 | 10:00

Iran Sebut Trump Setuju Penuhi 10 Syarat Gencatan Senjata

Rabu, 08 April 2026 | 09:56

IHSG Balik ke Level 7.000-an, Rupiah Menguat Usai Tersungkur ke Rekor Terendah

Rabu, 08 April 2026 | 09:54

Akselerasi Penyehatan, Adhi Karya Lakukan "Bersih-Bersih" Neraca

Rabu, 08 April 2026 | 09:40

Manuver JK Tak Perlu Dikhawatirkan

Rabu, 08 April 2026 | 09:33

Imparsial: Sudah Mendesak Dilakukan Revisi UU Peradilan Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:32

Berkas Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Dilimpahkan ke Oditurat Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:21

KPK Soroti Dugaan Aliran Fasilitas ke Faisal Assegaf

Rabu, 08 April 2026 | 09:04

Selengkapnya