Temuan Center for Budget Analysis (CBA) tentang pemborosan anggaran di Pemerintah Daerah Sulawesi Tenggara patut ditelisik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dalam temuan itu, Calon Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Lukman Abunawas diduga melakukan pemborosan anggaran saat menjabat sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2014.
Pada tahun 2015, sambung Uchok, Lukman Abunawas melakukan pengadaan Sound System untuk Rumah jabatan kepala daerah sebesar Rp 200 juta dan pengadaan sound system lain sebesar Rp 200 juta juga.
Kemudian pada tahun 2016 Biro Umum Setda Sultra melakukan pengadaan Sound System untuk aula Bahteramas sebesar Rp 1.487.850.000
“Pemborosan ini tentunya sangat mencurigakan,†ujar Direktur CBA Uchok Sky Khadafi dalam keterangan tertulisnya, Senin (7/5).
Patut dicurigai lantaran secara total, anggaran untuk belanja sound system pada tahun 2015 dan 2016 sudah sampai angka Rp 1.887.850.000.
Uchok pun meminta KPK segera melakukan penyelidikkan atas dugaan pemborosan anggaran itu.
“Karena hal ini jelas terlihat tidak berpihak kepada rakyat miskin. KPK harus selidiki pemborosan tersebut,†tandasnya.
Sejurus dengan itu, Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando EMAS meminta KPK proaktif menanggapi setiap temuan yang merugikan rakyat.
"Jika memang sudah ada temuan seharusnya KPK proaktif," kata Fernando kepada wartawan, Senin (7/5).
Temuan dari CBA ini, sambung Fernando, sebenarnya sangat membantu KPK falam menjalankan tugas. Apalagi, lanjutnya, pengadaan sound system tidak terlalu signifikan dalam mengubah nasib rakyat.
Anggaran sebesar itu seharusnya bisa dimanfaat untuk kepentingan atau kegiatan yang berguna untuk masyarakat.
"Sound system itu kan tidak terlalu penting, apalagi dengan nilai yang fantastis sebesar Rp 1,8 miliar," tambahnya.
Temuan ini jika ditelisik secara serius akan membukakan mata masyarakat tentang track record calon pemimpinnya.
Jika hal ini dapat dibuktikan sebagai pemborosan anggaran, maka elektabilitas dan kepercayaan masyarakat Sultra akan merosot tajam.
Sebaliknya, jika Lukman terbukti tidak bersalah, maka rakyat akan yakin untuk tetap memilihnya.
"KPK harus pro aktif jangan sampai masalah ini berlarut-larut. Sehingga masyarakat Sulawesi Tenggara dapat memilih calon pemimpinnya yang memikirkan kepentingan masyarakatnya," tandasnya.
[ian]
