Berita

Tenaga Kerja Asing/Net

Politik

Jokowi Salah Besar Tuding Perpres TKA Gorengan Politik

KAMIS, 26 APRIL 2018 | 02:20 WIB | LAPORAN: SORAYA NOVIKA

Penilaian Presiden Joko Widodo terkait Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20/2018 tentang Penggunaan Tenaga Asing (TKA) dijadikan bahan politik bagi lawan tandingnya menuju Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 mendatang salah besar.

Wakil Ketua DPR RI, Taufik Kurniawan menegaskan bahwa masyarakat hanya ingin penjelasan atas dikeluarkan perpres tersebut dengan fakta yang terjadi di lapangan belakangan ini.

"Menurut saya ini bukan masalah bahan politik, bukan goreng-gorengan politik, tapi justru masyarakat ingin tau bagaimana sih keinginan awal dari kebijakan itu, sekali lagi menurut saya kalau ini hanya berkutat di arena publik tidak akan selesai," ujar dia di Komplek Parlemen, Senayan, Rabu (25/4).


Agar masalah TKA tidak berlarut-larut, Politisi partai PAN ini mengimbau calon presiden petahana itu beserta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) untuk berkenan melakukan konsultasi dengan DPR RI dan Komisi terkait.

"Jadi saya mengusulkan perlu ada semacam langkah politik dari DPR dan pemerintah untuk melakukan rapat konsultasi lah supaya tidak membias di persepsi masyakat, langkah konsultasi ini bisa dengan komisi yang terkait bisa dengan kemenaker, dengan presiden. Di sana Presiden bisa menjelaskan langsung dari bahwa ini tidak seperti itu (Penyimpangan Perpres) bahwa ini hanya untuk yang skill labor saja, tenaga kerja ahli, itu juga perlu dijelaskan," ujar Taufik.

Aparat hukum, kata dia, perlu juga mengambil bagian dalam hal ini bila terjadi penyimpangan terhadap Perpres yang telah dikeluarkan tersebut.

"Kalau kemudian masyarakat nanti mendapatkan katakanlah penyimpangan ternyata ada tenaga kerja asing, kuli-kuli juga ikut masuk, ini kan masyarakat dan aparat memiliki pegangan formal bahwa apa yang dikerjakan presiden ternyata di lapangan perlu pelurusan," jelas Taufik.

"Langkah yang terpenting adalah secepatnya pihak yang terkait, kemenaker, pemerintah harus menjelaskan secara langsung kepada publik atau perlu ada rapat konsultasi antara DPR dengan pemerintah, sebelum nanti ini bergulir lebih jauh manakala nanti terbentuk Pansus, terbentuk wah macem-macem, nanti malah semuanya jadi merasa setting point nya terpisah," tambahnya. [sam]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

AKPI Perkuat Profesionalisme dan Integritas Profesi

Senin, 13 April 2026 | 19:51

KNPI: Pemuda Harus Jadi Penyejuk di Tengah Isu Pemakzulan

Senin, 13 April 2026 | 19:50

14 Kajati Diganti, Termasuk Sumut dan Jatim

Senin, 13 April 2026 | 19:31

Cara Buat SKCK Online lewat SuperApps Presisi Polri, Mudah dan Praktis!

Senin, 13 April 2026 | 19:17

Bersiap Long Weekend, Ini Daftar 10 Tanggal Merah di Bulan Mei 2026

Senin, 13 April 2026 | 19:16

Viral Dokumen Kerja Sama Udara RI-AS, Okta Kumala: Kedaulatan Negara Prioritas

Senin, 13 April 2026 | 19:14

Daftar Hari Libur Nasional Mei 2026, Ada 3 Long Weekend

Senin, 13 April 2026 | 19:07

Ajudan Gubernur Riau Terima Fee Proyek Rp1,4 Miliar

Senin, 13 April 2026 | 19:02

4 Penyakit yang Harus Diwaspadai saaat Musim Pancaroba

Senin, 13 April 2026 | 18:57

Ongen Sentil Pengkritik Prabowo: Jangan Sok Paling ‘98’

Senin, 13 April 2026 | 18:52

Selengkapnya