Berita

Tenaga Kerja Asing/Net

Politik

Jokowi Salah Besar Tuding Perpres TKA Gorengan Politik

KAMIS, 26 APRIL 2018 | 02:20 WIB | LAPORAN: SORAYA NOVIKA

Penilaian Presiden Joko Widodo terkait Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20/2018 tentang Penggunaan Tenaga Asing (TKA) dijadikan bahan politik bagi lawan tandingnya menuju Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 mendatang salah besar.

Wakil Ketua DPR RI, Taufik Kurniawan menegaskan bahwa masyarakat hanya ingin penjelasan atas dikeluarkan perpres tersebut dengan fakta yang terjadi di lapangan belakangan ini.

"Menurut saya ini bukan masalah bahan politik, bukan goreng-gorengan politik, tapi justru masyarakat ingin tau bagaimana sih keinginan awal dari kebijakan itu, sekali lagi menurut saya kalau ini hanya berkutat di arena publik tidak akan selesai," ujar dia di Komplek Parlemen, Senayan, Rabu (25/4).


Agar masalah TKA tidak berlarut-larut, Politisi partai PAN ini mengimbau calon presiden petahana itu beserta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) untuk berkenan melakukan konsultasi dengan DPR RI dan Komisi terkait.

"Jadi saya mengusulkan perlu ada semacam langkah politik dari DPR dan pemerintah untuk melakukan rapat konsultasi lah supaya tidak membias di persepsi masyakat, langkah konsultasi ini bisa dengan komisi yang terkait bisa dengan kemenaker, dengan presiden. Di sana Presiden bisa menjelaskan langsung dari bahwa ini tidak seperti itu (Penyimpangan Perpres) bahwa ini hanya untuk yang skill labor saja, tenaga kerja ahli, itu juga perlu dijelaskan," ujar Taufik.

Aparat hukum, kata dia, perlu juga mengambil bagian dalam hal ini bila terjadi penyimpangan terhadap Perpres yang telah dikeluarkan tersebut.

"Kalau kemudian masyarakat nanti mendapatkan katakanlah penyimpangan ternyata ada tenaga kerja asing, kuli-kuli juga ikut masuk, ini kan masyarakat dan aparat memiliki pegangan formal bahwa apa yang dikerjakan presiden ternyata di lapangan perlu pelurusan," jelas Taufik.

"Langkah yang terpenting adalah secepatnya pihak yang terkait, kemenaker, pemerintah harus menjelaskan secara langsung kepada publik atau perlu ada rapat konsultasi antara DPR dengan pemerintah, sebelum nanti ini bergulir lebih jauh manakala nanti terbentuk Pansus, terbentuk wah macem-macem, nanti malah semuanya jadi merasa setting point nya terpisah," tambahnya. [sam]

Populer

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Anggaran Pendidikan Diperebutkan, Sistemnya Tak Pernah Dibereskan

Sabtu, 14 Maret 2026 | 07:48

Prabowo Berpeluang Digeruduk Demo Besar Usai Lebaran

Rabu, 11 Maret 2026 | 06:46

Golkar Berduka, Putri Akbar Tandjung Wafat

Rabu, 11 Maret 2026 | 15:27

Rismon Ajukan RJ Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Dokter Tifa: Perjuangan Memang Berat

Kamis, 12 Maret 2026 | 03:14

Memalukan! Rismon Ajukan Restorative Justice

Kamis, 12 Maret 2026 | 02:07

Pemudik Sebaiknya Perhatikan Enam Pesan Ini

Minggu, 15 Maret 2026 | 03:11

UPDATE

Ledakan Malam Takbiran di Grobogan dan Pekalongan, 10 Orang Terluka

Sabtu, 21 Maret 2026 | 21:49

Ziarah Makam Korban Longsor Cisarua Diwarnai Suasana Emosional

Sabtu, 21 Maret 2026 | 21:35

Fahira Idris: Jadikan Idulfitri Momen Kebangkitan Umat

Sabtu, 21 Maret 2026 | 20:53

SBY dan Keluarga Silaturahmi ke Prabowo di Istana

Sabtu, 21 Maret 2026 | 20:16

Mendes: 20 Persen Keuntungan Kopdes Merah putih untuk Desa

Sabtu, 21 Maret 2026 | 19:54

Dengan Kerjasama, Stabilitas Kebutuhan Pokok Terjaga

Sabtu, 21 Maret 2026 | 19:26

Gubernur Pramono Ajak Warga Jaga Jakarta

Sabtu, 21 Maret 2026 | 18:33

Soroti Pajak Ganda, DPR: Sudah Lama Sistem Dibiarkan

Sabtu, 21 Maret 2026 | 17:43

Didampingi Didit, Prabowo Open House Khusus Masyarakat di Istana

Sabtu, 21 Maret 2026 | 17:13

Idulfitri Momentum Perkuat Komitmen Pembangunan

Sabtu, 21 Maret 2026 | 16:54

Selengkapnya