Perlindungan Ojek Online Belum Ada, Gerindra: Pemerintah Takut Pada Aplikator?

SELASA, 24 APRIL 2018 | 23:46 WIB | LAPORAN: SORAYA NOVIKA

Ketua Komisi V DPR RI, Fary Djemy Francis mengaku heran dengan sikap pemerintah yang belum mengeluarkan payung hukum untuk melindungi pengendara ojek online.

Ia bahkan mempertanyakan keberpihakan pemerintah terhadap pengendara ojek online, sebab sudah berjalan tiga tahun pemerintah belum mengeluarkan aturan perlindungan ojek online dari pemilik aplikasi.

"Apakah pemerintah takut terhadap aplikator ini, siapa sih aplikator ini sebenarnya?" ujar Fary dalam Diskusi Froum Legislasi dengan tema 'Solusi Ojek Online, Revisi UU LLAJ atau Perpres?" di Media Center Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (24/4).

Anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra ini juga meminta pemerintah ikut hadir dalam setiap diskusi mengenai payung hukum terhadap pengendara ojek online. Terlebih mengenai kenaikan tarif pemerintah juga belum menentukan angka yang bisa disepakati.

Ia juga turut menyampaikan kekecewaan para pengendara ojek online yang mengaku telah bertemu dan dijanjikan kepastian perlindungan oleh Presiden Joko Widodo.

"Mereka sudah bertemu dengan Presiden Jokowi bahkan sudah dijanjikan bahwa ini (payung hukum) bisa selesai tetapi setelah itu tidak ada juga follow up nya dan tidak ada langkah-langkah strategis yang akhirnya mereka melakukan demonstrasi kemarin itu," ujar Fery.

Lebih lanjut Fery mengharapkan agar revisi UU maupun payung hukum yang dibuat bisa memperhitungkan azas perekonomian kekeluargaan yang sudah tertera dalam Pasal 33 UUD 1945.

"Teman-teman pengendara ojek ini merasa mereka tidak berdaya, semua penetapan, semua aturan itu diatur oleh perusahaan aplikator, ini prinsip negara harus hadir, intinya kita punya azas ekonomi kekeluargaan dan kalau itu dilanggar siapapun pemerintah harus menindaknya," paparnya. [nes]

Populer

Berita

Politik

Perlindungan Ojek Online Belum Ada, Gerindra: Pemerintah Takut Pada Aplikator?

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Kasus OTT Pemalang: Anggota Polri yang Bertugas di KPK Jadi Tersangka

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Perbedaan Perlakuan Tersangka Jadi Ujian Kesetaraan Hukum

KDKMP Kembalikan Kendali Ekonomi ke Warga Desa

Jangan Terjebak Angka, Pertumbuhan Ekonomi Harus Berdampak ke Masyarakat

Gus Salam: Caketum PBNU Harus Bersaing Secara Sehat

Kuasa Hukum Yaqut Tegaskan Kebijakan Kuota Haji Harus Dinilai Utuh

Konsolidasi Rakyat untuk Pemerintahan Bersih

Petani Diminta Jangan Tertipu Konten Pupuk Viral di Medsos

Menteri Luar Negeri Layak Diganti karena Dicap Tidak Profesional

InfraNexia jadi Pilar Utama Bisnis Telkom untuk Wholesale Connectivity

BGN Libatkan Peran Guru Perkuat Pengawasan MBG