Berita

Johnny G Plate/RMOL

Politik

Sekjen Nasdem: Dua Tujuan 'Politik Utusan' Jokowi

JUMAT, 20 APRIL 2018 | 13:52 WIB | LAPORAN: SORAYA NOVIKA

. Sekretaris Jenderal DPP Partai Nasdem Johnny G. Plate mengungkapkan 'politik utusan' yang dijalankan Presiden Joko Widodo memiliki dua tujuan utama yaitu kerjasama politik dan pertarungan asimetris.

"Tujuan yang pertama, kerjasama politik lintas partai politik baik di dalam koalisi pemerintah maupun di luar koalisi pemerintah," kata dia di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (20/4).

Menurut Johnny G. Plate, kerjasama antar parpol masih tetap diperlukan.


"Kabinet kerja ini kan masih bekerja dua tahun kurang, jangan karena pemilihan umum malah diisi dengan kehancuran Indonesia, kita harus tetap solid sampai pemerintahan berakhir," ujar dia.

Tujuan kedua, menyangkut pertarungan asimetris, artinya saling berkontestasi sekaligus bekerja sama dalam mengusung calon presiden.

"Kedua, kita bersama-sama atau berbeda di dalam Pemilu 2019 itu pertarungn asimetris, kenapa asimetris? Kita bisa berkoalisi sebagai pengusung calon presiden tapi kita berkontestasi di pemilu legislatifnya, saling bersaing, jadi dia asimetris," ujar Johnny G. Plate.

Pertarungan asimetris inilah yang diharapkan dapat menciptakan suasana pemilu yang disambut suka ria oleh masyarakat.

"Diharapkan nanti justru pemilihan umum ini bukan menjadi arena dan momentum pemecah belehan bangsa, momentum itu justru menggunakan demokrasi untuk memilih pemimpin, bersama-sama bertanggung jawab menjaga agar pemilu kita sukses, berkualitas, pemimpin yang dihasilkan pun berkualitas sehingga rakyat dapat memilih dengan suka ria, kita namakan pemilu sebagai pesta demokrasi," tuturnya.

Ditambahkan Johnny G. Plate, upaya Presiden Joko Widodo yang mengutus Menko Polhukam Wiranto bertemu Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, dan Menko Maritim Luhut Pandjaitan bertemu Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, sebagai wajah demokrasi Indonesia yang sesungguhnya.

"Dua komunikasi itu yang ingin dibangun, tidak hanya lintas koalisi tapi harus cross koalisi, lintas oposisi. Hal itu baik dan itu hal yang biasa, sebab demokrasi kita itu bukan demokrasi liberal barat, demokrasi kita ini demokrasi liberal Indonesia, pertarungan yang bebas tapi dengan cara dan kultur yang Indonesia, itu yang harus kita pertahankan," paparnya. [rus]

Populer

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Kasus OTT Pemalang: Anggota Polri yang Bertugas di KPK Jadi Tersangka

Kamis, 30 Juli 2026 | 10:29

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Perbedaan Perlakuan Tersangka Jadi Ujian Kesetaraan Hukum

Minggu, 09 Agustus 2026 | 08:23

KDKMP Kembalikan Kendali Ekonomi ke Warga Desa

Minggu, 09 Agustus 2026 | 08:19

Jangan Terjebak Angka, Pertumbuhan Ekonomi Harus Berdampak ke Masyarakat

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:24

Gus Salam: Caketum PBNU Harus Bersaing Secara Sehat

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:21

Kuasa Hukum Yaqut Tegaskan Kebijakan Kuota Haji Harus Dinilai Utuh

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:14

Konsolidasi Rakyat untuk Pemerintahan Bersih

Minggu, 09 Agustus 2026 | 06:48

Petani Diminta Jangan Tertipu Konten Pupuk Viral di Medsos

Minggu, 09 Agustus 2026 | 06:23

Menteri Luar Negeri Layak Diganti karena Dicap Tidak Profesional

Minggu, 09 Agustus 2026 | 05:54

InfraNexia jadi Pilar Utama Bisnis Telkom untuk Wholesale Connectivity

Minggu, 09 Agustus 2026 | 05:27

BGN Libatkan Peran Guru Perkuat Pengawasan MBG

Minggu, 09 Agustus 2026 | 04:48

Selengkapnya