Berita

Global

3 Anggota DK PBB Klaim Serangan Brutal Ke Suriah Legal

SENIN, 16 APRIL 2018 | 05:57 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Tiga anggota Dewan Keamanan (DK) PBB secara tegas menyatakan bahwa serangan terhadap fasilitas terkait program senjata kimia Suriah adalah sah di bawah hukum internasional.

Ketiga negara itu adalah Amerika Serikat, Inggris dan Perancis yang menyatakan bahwa serangan tersebut perlu dilakukan untuk mencegah penggunaan lebih lanjut senjata terlarang dan tidak manusiawi.

“Kami berhasil menghantam jantung usaha senjata kimia Suriah, dan karena tindakan ini, kami yakin bahwa kami telah melumpuhkan program senjata kimia Suriah. Kami siap untuk melanjutkan tekanan ini, jika rezim Suriah cukup bebal untuk menguji tekad kami,” ujar Duta Besar AS di PBB Nikki Haley di Pertemuan Darurat Dewan Keamanan PBB, di New York, Sabtu (14/4) waktu setempat.


Sementara itu, Duta Besar Perancis Francois Delattre tidak setuju dengan pernyataan Rusia yang menyebut serangan ke Suriah bertentangan dengan hukum internasional dan Piagam PBB.

"Saya akan mengingatkan mereka bahwa piagam itu tidak dirancang untuk melindungi para penjahat," ujar Delattre seperti diberitakan Voanews.

Sedangkan utusan Inggris, Karen Pierce mengklaim bahwa serangan yang dilakukan terbatas dan tidak menargetkan warga sipil.

"Kerajaan Inggris percaya bahwa sudah benar dan legal untuk mengambil tindakan militer, bersama dengan sekutu terdekat kami," ujar Pierce.

Sementara Rusia, yang meminta pertemuan darurat ini digelar, mendesak agar agresi yang dilakukan ke Suriah segera digentikan

Duta Besar Rusia untuk PBB, Vassily Nebenzia menilai bahwa serangan ke Suriah yang dilakukan sebelum Tim Inspektur Organisasi untuk Pelarangan Senjata Kimia bekerja merupakan hal yang memicu ketegangan internasional.

"Kami menuntut agresi segera dihentikan dan menahan diri dari penggunaan kekuatan ilegal di masa depan. Ini adalah perbuatan mengacau dalam urusan internasional, dan bukan kekacauan kecil, karena kita berbicara tentang kekuatan nuklir besar," imbuhnya. [ian]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Tok! BI Naikkan Suku Bunga ke Level 6 Persen

Rabu, 18 November 2026 | 14:33

Kepemimpinan Baru IKA-PMII, Juri Ardiantoro Tekankan Kerja Strategis dan Berdampak

Rabu, 18 November 2026 | 14:29

KPK Panggil Direktur Anak Usaha PT Intiland Development Tbk di Kasus Bea Cukai

Rabu, 18 November 2026 | 14:18

Raih Penghargaan AMH 2026, Kemenag Perkuat Layanan Informasi Digital

Rabu, 18 November 2026 | 14:13

Biaya Admin BCA Naik Mulai Januari 2027, Simak Daftar Tarif Baru Seluruh Jenis Kartu

Rabu, 18 November 2026 | 14:03

Komisi IV DPR Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Banten!

Rabu, 18 November 2026 | 13:50

Fenomena Parpol Kompak Tak Usulkan Cawapres Jadi Sorotan

Rabu, 18 November 2026 | 13:43

Dasco Pimpin Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Perampasan Aset

Rabu, 18 November 2026 | 13:39

3.404 Jembatan Garuda Selesai Dibangun, TNI AD Kebut Sisa Target 2026

Rabu, 18 November 2026 | 13:24

Investasi Harus Aman, Aspirasi Tetap Dalam Koridor Hukum

Rabu, 18 November 2026 | 13:23

Selengkapnya