Partai Ka'bah Sayangkan Putusan MK Terkait Penghayat Kepercayaan Di KTP

. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyayangkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait uji materi UU 24/2013 tentang Administrasi Kependudukan yang mengharuskan adanya pencantuman status penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada KTP.

"Sebenarnya terlepas bahwa itu menjadi keputusan yang harus kita hormati, karena itu keputusan MK, ya saya menyayangkan putusan MK itu," ujar Wasekjen DPP PPP Achmad Baidowi di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/4).

Anggota Komisi II DPR ini tampaknya meragukan komitmen MK terhadap sila pertama Pancasila 'Ketuhanan Yang Maha Esa'.

"Negara kita kan negara yang berdasarkan ketuhanan yang maha esa, implemantasinya adalah pengakuan terhadap agama-agama, makanya ada agama yang diakui oleh negara. Jadi kalau ada aliran kepercayaan itu bagaimana?" tutur Achmad Baidowi.

Menurutnya, bagaimanapun MK sebagai 'wakil Tuhan' di dunia wajib berhati-hati dalam membuat keputusannya.

"MK itu harus hati-hati dalam memutuskan suatu aturan atau sebuah norma, harus hati-hati, tidak bisa seperti itu," demikian Achmad Baidowi.

Pemerintah dalam hal ini Kemendagri menargetkan warga penghayat kepercayaan akan mendapatkan KTP elektronik setelah pelaksanaan Pilkada 2018. KTP baru akan diberikan untuk mengakomodasi putusan MK yang menyebut bahwa kepercayaan para penghayat kepercayaan bisa dimuat kolom KTP. [rus]