Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Produsen Hoax Harus Ditindak Tegas

SENIN, 09 APRIL 2018 | 00:09 WIB | LAPORAN: SORAYA NOVIKA

Untuk menghentikan penyebaran informasi bohong alias hoax secara masif, maka diperlukan sanksi hukum terhadap produsennya.

Hal itu sebagaimana diutarakan pengamat politik dari Indonesian Public Institute (IPI), Karyono Wibowo di Jakarta, Minggu (8/4).

"Saya kira perlu tindakan tegas terhadap pembuat hoax itu ya terutama penegakan hukum supaya ada efek jera," ujar dia.


Selain penegakan hukum terhadap produsen hoax, langkah lain yang perlu diperhatikan dalam penghentian hoax itu sendiri adalah pendidikan kepada masyarakat.

"Masyarakat perlu diedukasi agar dapat mencerna informasi dengan baik, tidak larut dan tidak terjebak hoax begitu saja," ujarnya.

Di samping itu, Karyono juga mengimbau masyarakat agar berkenan berdiskusi atau berkonsultasi tekait informasi yang diterimanya sebelum menyebarkannya kembali.

"Masyarakat perlu berkonsultasi bila tidak paham, harus tabayyun juga, karena belum tentu informasi yang diterimanya itu benar kan?" imbuhnya.

Bukan tanpa alasan, menurut Karyono, hal ini diperlukan lantaran masalah pendidikan seseorang tentu mempengaruhi kualitas pendapatnya.

"Bagaimana pendidikan juga mempengaruhi kualitas pendapat seseorang dalam merespon hoax, jadi perlu ada referensi, perlu berdiskusi, perlu konfirmasi ke berbagai pihak dulu, sebelum menelan informasi begitu saja," tandasnya. [sam]

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

UPDATE

Elite NU Harus Setop Jadikan Warga Nahdliyin Objek Politik Praktis

Rabu, 02 September 2026 | 01:48

Gus Alex Pernah Setor Pansus Haji DPR Lewat Teman Nusron Wahid, Segini Besarnya

Rabu, 02 September 2026 | 01:21

Raja Juli: Presiden Prabowo Pemimpin Tegas dalam Atasi Karhutla

Rabu, 02 September 2026 | 01:02

Setoran ke Ditjen Imigrasi Didalami KPK Lewat Pemeriksaan Staf KJRI Kuching

Rabu, 02 September 2026 | 00:47

Skema BLU Berisiko Tambah Beban Birokrasi Tata Kelola Sektor Energi

Rabu, 02 September 2026 | 00:23

Harga Pertamax Green 95 Disesuaikan dan Mulai Berlaku 2 September 2026

Rabu, 02 September 2026 | 00:01

Menko Polkam Ajak Seluruh Sektor Serius Tangkal DFK di Medsos

Selasa, 01 September 2026 | 23:40

BP Batam Pilih Tak Bergantung dengan APBN

Selasa, 01 September 2026 | 23:18

Lobi Fuad Hasan Masyhur Berujung Persetujuan Jokowi soal Tambahan Kuota Haji 2022

Selasa, 01 September 2026 | 23:15

Dua Tahun Kabinet Merah Putih, Sandiaga Uno Dinilai Layak Masuk Kabinet

Selasa, 01 September 2026 | 22:29

Selengkapnya