Hadapi Penyelidikan Resmi Dugaan Pendanaan Libya, Sarkozy Selangkah Menunju Status Tersangka?

Mantan presiden Perancis Nicolas Sarkozy ditempatkan di bawah penyelidikan resmi terkait kasus dugaan pembiayaan kampanye ilegal dan menerima suap serta penyelewengan dana dari Libya semasa kepemimpinan Muammar Gaddafi.

Sarkozy, presiden sayap kanan Prancis dari 2007 hingga 2012, dibebaskan dengan jaminan pada Rabu (21/3) setelah dua hari diinterogasi dalam tahanan polisi oleh para penyelidik yang mengkhususkan diri dalam korupsi, pencucian uang dan penggelapan pajak sebagai bagian dari penyelidikan apakah Gaddafi dan sejumlah pihak lainnya di Libya membiayai secara ilegal kampanye pemilihan yang sukses di tahun 2007.

Penyelidikan tersebut berpotensi menimbulkan skandal pembiayaan politik paling eksplosif di Perancis dalam beberapa dasawarsa.

Pasalnya, tuduhan pendanaan kampanye ilegal oleh seorang diktator asing dalam skala besar belum pernah terjadi sebelumnya dan merupakan tuduhan paling serius yang ditujukan pada mantan presiden dalam sejarah Perancis baru-baru ini.

Sarkozy telah berulang kali menolak tuduhan tersebut, dengan mengabaikan klaim tersebut sebagai "aneh".

Di bawah hukum Perancis, seperti dimuat The Guardian, seseorang yang sedang diselidiki secara formal berarti ada bukti yang serius atau konsisten yang menunjuk pada kemungkinan keterlibatan dalam kejahatan. Ini adalah langkah menuju pengadilan, tetapi penyelidikan bisa dijatuhkan tanpa diproses ke pengadilan.

Ini juga adalah kali pertama Sarkozy menghadapi polisi dalam kasus ini. Penyelidikan Perancis terhadap dugaan pendanaan kampanye ilegal dari Libya sendiri dibuka pada tahun 2013. Penyelidikan tidak menyebut siapa pun sebagai tersangka, dan telah berpusat pada klaim korupsi, perdagangan pengaruh, pemalsuan, penyalahgunaan dana publik dan pencucian uang.

Penyidik ​​sedang memeriksa klaim bahwa rezim Gaddafi secara diam-diam memberikan keseluruhan dana 50 juta euro pada Sarkozy untuk kampanye 2007. Jumlah tersebut lebih dari dua kali lipat dari batas pendanaan kampanye legal, yaitu 21 juta euro pada saat itu. Pembayaran yang diduga juga akan melanggar aturan Prancis terhadap pembiayaan luar negeri dan menyatakan sumber dana kampanye. [mel]