Berita

Foto/Net

Nusantara

Ngadu Ke Dewan, Bekas Pegawai Perusahaan Prabowo Minta Empat Tahun Gaji Dibayar

KAMIS, 22 MARET 2018 | 05:15 WIB | LAPORAN:

Anggota Serikat Pekerja Perkayuan dan Kehutanan PT Kertas Nusantara mengadukan belum adanya pembayaran gaji oleh perusahaan kepada DPR RI.

Mereka telah menginap di depan pintu masuk DPR selama enam hari agar wakil rakyat mau berdialog dengan perusahaan untuk membayar kewajiban.

Diketahui PT Kertas Nusantara ini dikendalikan oleh Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto.


"Tuntutan kami dari 2014 sampai sekarang itu tidak ada pembayaran untuk gaji plus PHK dan pensiun baik yang pensiun maupun meninggal dunia. Ada beberapa item yang lain juga ada tapi yang jelas masalah yang mendasar adalah masalah gaji dan masalah PHK," ujar Ketua Serikat Pekerja Perkayuan dan Kehutanan PT Kertas Nusantara Indra Alam di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (21/3).

Indra juga menuntut Komisi IX, untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran di PT Kertas Nusantara dengan memanggil pimpinan perusahan melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU).

Sejauh ini Indra mengaku telah menemui Komisi IX DPR RI dan dijanjikan akan diadakan RPDU dalam minggu ini. Namun, sampai saat ini informasi RDPU tersebut belum ada kejelasan.

"Saya menyayangkan tidak ada kejelasan terus terang kami dari daerah dengan biaya urunan. Kondisi kami sepeti ini. Yang jelas kami ingin RDPU komisi IX dengan PT Kertas Nusantara kertas untuk bisa ditindak lanjuti setuntas-tuntasnya," ujarnya.

Indra tidak peduli jika ada pihak yang beranggapan bahwa aksi yang dilakukan pihaknya berbau unsur politik. Menurut Indra aksi ini adalah murni tuntutan dari karyawan PT Kertas Nusantara yang meminta keadilan.

Bahkan aksi yang dilakukan sempat dihalang-halangi oleh kader Partai Gerindra dengan merampas spanduk. Padahal tuntutan yang dilayangkan pihaknya tidak besingungan dengan Partai.

"Kami murni dari unsur karyawan menuntut hak kami empat tahun plus PHK yang belum terbayarkan. Diartikan seperti itu silahkan tapi yang jelas kami menuntut bahwasanya kebetualan miliknya Pak Prabowo. Ayo dong Pak Prabowo turun gunung bagaimana penyelesaian kasus ini. Intinya kami minta keadilan" pungkasnya. [nes]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

AKPI Perkuat Profesionalisme dan Integritas Profesi

Senin, 13 April 2026 | 19:51

KNPI: Pemuda Harus Jadi Penyejuk di Tengah Isu Pemakzulan

Senin, 13 April 2026 | 19:50

14 Kajati Diganti, Termasuk Sumut dan Jatim

Senin, 13 April 2026 | 19:31

Cara Buat SKCK Online lewat SuperApps Presisi Polri, Mudah dan Praktis!

Senin, 13 April 2026 | 19:17

Bersiap Long Weekend, Ini Daftar 10 Tanggal Merah di Bulan Mei 2026

Senin, 13 April 2026 | 19:16

Viral Dokumen Kerja Sama Udara RI-AS, Okta Kumala: Kedaulatan Negara Prioritas

Senin, 13 April 2026 | 19:14

Daftar Hari Libur Nasional Mei 2026, Ada 3 Long Weekend

Senin, 13 April 2026 | 19:07

Ajudan Gubernur Riau Terima Fee Proyek Rp1,4 Miliar

Senin, 13 April 2026 | 19:02

4 Penyakit yang Harus Diwaspadai saaat Musim Pancaroba

Senin, 13 April 2026 | 18:57

Ongen Sentil Pengkritik Prabowo: Jangan Sok Paling ‘98’

Senin, 13 April 2026 | 18:52

Selengkapnya